Pemkab Siapkan Rp9 Miliar Dana Permodalan Pelaku UKM

  • Whatsapp

Kabarmadura.id/PAMEKASAN- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menganggarkan Rp9 Miliar termasuk untuk membantu permodalan pelaku usaha kecil menengah (UKM).

Plt Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskop dan UM) Pamekasan Achmad Sjaifuddin mengatakan, dana channeling itu dikerjasamakan dengan Bank BPR Jatim. Beberapa waktu lalu sempat bincang santai dengan perwakilan bank tersebut. Namun, tetiba ada agenda rapat sehingga perbincangan belum detail.

“Namun hingga saat ini serapan dana tersebut masih rendah,” katanya Minggu (28/8).

Achmad menjelaskan, informasi terkahir, per Agustus sekitar Rp3 miliar yang terserap. Anggaran tersebut nantinya bakal bicarakan lagi. Di sana nantinya bakal ditatanyakan detailnya berapa serapan dana tersebut.

“Kendala yang dihadapi juga akan kami tanyakan,” paparnya.

Ia berharap semua uang rakyat itu dapat terserap 100 persen nantinya ketika sudah dilakukan rapat bersama legislatif serta eksekuti.

Sementara itu, Anggota DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengutarakan, pemerintah menyiapkan dana channeling untuk membantu permodalan pelaku UKM. Penggunaan dana miliaran itu menggunakan mekanisme pinjaman dengan bunga rendah.

Menurutnya, anggaran senilai Rp 9 itu disiapkan sejak 2016 lalu pada masa pemerintahan Bupati Achmad Syafii. Namun, realisasinya tidak maksimal. Serapannya masih sangat rendah. Tidak sesuai harapan.

Selanjutnya, pada akhir 2018 lalu, serapannya baru mencapai Rp 900 juta. Rendahnya serapan itu diduga masyarakat banyak tidak mengetahui pemerintah menyiapkan simpanan modal untuk usaha kecil.

Namun, sebagian enggan meminjam modal tersebut. Sebab, persyaratan yang harus dipenuhi ribet. “Misalnya harus BPKB sepeda motor, mobil atau sertifikat tanah,” paparnya

Calon peminjam modal tidak bisa sembarangan menyerahkan BPKB sebagai agunan. Ada kriteria yang harus dipenuhi. Semisal tahun pembuatan motor atau mobil yang hendak dijadikan agunan.

“Persyaratan rumit itu menyebabkan masyarakat enggan meminjam modal dari dana pemerintah itu. Sebab, banyak perbankan atau lembaga simpan pinjam yang lebih mudah,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu dewan juga mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi program tersebut. Kendala yang dihadapi sejauh ini harus dibenahi.

Bupati harus mendorong OPD yang bersangkutan untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Jika bantuan modal itu tidak efektif, lebih baik dialihkan untuk program lain yang lebih bermanfaat

“Kami sangat mengharapakan, dana tersebut bisa digunakan hal yang bermanfaat. Dari pada anggaran terbuang dengan sia-sia,” pungkasnya. (imd/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *