Pemkab Sumenep Anggarkan Rp60 Miliar untuk 130 Ribu Peserta BPID

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) FANTASTIS: Pemerintah Kabupaten  Sumenep kembali menganggarkan bantuan penerima iuran daerah (BPID) untuk pembiayaan badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

KABARMADURA.ID, SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali menganggarkan bantuan penerima iuran daerah (BPID) untuk pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Nilainya cukup fantastis, yakni senilai Rp60 miliar.

Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep Ach. Salaf Junaidi mengatakan, pada tahun ini BPID untuk BPJS Kesehatan kembali dianggarkan. Anggaran senilai Rp60 miliar untuk 130 ribu peserta.

Bacaan Lainnya

“Peserta tersebut merupakan peserta yang lama. Jika ada yang meninggal, maka dilakukan penggantian supaya mencapai 130 ribu peserta,” katanya, Rabu (27/1/2021).

Dia mengatakan, dana tersebut tidak dicairkan sekaligus. Tetapi, dibayarkan kepada BPJS Kesehatan secara bertahap. Pembayarannya dilakukan setiap bulan dan dananya saat ini sudah tercakup di kas daerah (kasda).

“Dana BPID bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” ucapnya.

Kepala BPJS Kesehatan Fitri Choirudin mengakui, BPID untuk BPJS Kesehatan sudah dianggarkan. Rapat koordinasi bersama pemkab sudah dilakukan. Dengan demikian, dalam setiap bulan iuran akan ditagih kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep.

“Kami akan menagih ke pemkab. Khusus kepesertaan yang dibantu pemerintah,”ujarnya.

Fitri mengungkapkan, komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan program kesehatan tersebut perlu dukungan semua pihak. Hal ini penting, terlebih saat ini dalam upaya untuk memulihkan kondisi kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

“Diharapkan tidak akan menghambat fasilitas kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan terhadap masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep Agus Mulyono menyampaikan, dana BPID khusus BPJS telah turun, sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat, pemerintah masih menerapkan kebijakan khusus untuk peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas III.

Ditambahkannya, pada tahun ini dan tahun 2022 , peserta segmen pekerja bukan PBPU atau peserta mandiri dan BP kelas III hanya membayar iuran Rp35.000 dari yang seharusnya Rp42.000, sementara sisanya pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp7.000.

“Dana dari APBD dapat menampung khusus masyarakat yang kurang mampu,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Sumenep M. Syukri mengingatkan, agar pemerintah  tidak menyelewengkan anggaran. Harus betul-betul tepat sasaran, serta tidak ada kelambatan pembayaran kepada BPJS Kesehatan.

“Saya harap, dana jumbo itu harus steril, tanpa ada potongan,” pungkaasnya. (imd/mam)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *