oleh

Pemkab Sumenep Beli Lahan dalam Kondisi Bersengketa

KABARMADURA.ID, SUMENEP-Tanah sengketa di Kecamatan Batuan yang dibeli Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menjadi masalah besar. Bahkan, semua elemen, termasuk pengamat hukum, tidak terima atas perlakuan yang tidak terpuji itu.

Tanah tersebut dibeli dari seseorang atas namaRB Mohammad Zis. Namun setelah dibeli, justru terungkap bahwa tanah itu bersengketa. RB Mohammad Zis digugat oleh R. Soehartono. Atas kondisi itu, Pemkab Sumenep yang tidak menjadi pihak tergugat, mengharapkan sengketa dimenangkan oleh RB Mohammad Zis,

Pengamat Hukum Kamarullah mengatakan, berdasarkan data dan fakta dilapangan, lahan tersebut sudah dikelola oleh mantan Bupati Sumenep R. Semaroem dan setelah itu dikelola oleh anaknya yakni, R. Soehartono.

“Pada tahun 2014, tanah tersebut terjadi sengketa. Namun, kemudian pemkab seolah tidak tahu dan membeli tanah tersebut,”katanya, Rabu (17/2/2021)

Dia mengatakan, anggota DPRD Sumenep juga harus bertanggung jawab mengenai pembebasan lahannya. Sebab, saat pembelian yang dianggarkan, ada andil DPRD dalam persetujuan pengesahan APBD.

“Sudah tahu sengketa kok dibeli,” tegasnya.

Bahkan menurutnya, walaupun tidak ada sengketa, tanah tersebut tidak bisa dibeli. Sebab, kepemilikannya ganda. Yang satunya memiliki sejak lama,yang satunya tidak memiliki akta hibah. Anehnya, pemkab masih dapat membeli tanah tersebut.

“Jika Pemkab tidak tahu, tidak mungkin ada program penanaman bibit diletakkan di lahan berbatu yang dilakukan oleh pemkab atas milik Hartono,” ucapnya.

Secara terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Sumenep, Hizbul Wathan mengaku, sengketa lahan sudah masuk ke pengadilan dengan nomor perkara 03/PDT.G/2020/PN.Sumenep.

Diakui Wathan, pihaknya mendapatkan panggilan pertama pada 6 Februari 2020 lalu. Sementara organisasi perangkat daerah (OPD) yang digugat adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep, dengan penggugat Suhartono.

Oleh karenanya, Hartono bukan lagi menggugat Zis,melainkan menggugat Pemkab Sumenep, lantaran terjadi peralihan hak dari Zis ke pemkab, karena Pemkab Sumenep membebaskan lahan itu dari Zis. Sehingga lahan tersebut menjadi milik Pemkab Sumenep

Namun demi kepentingan hukum acara perdata, nama Zis tetap ada, sehingga muncul istilah tergugat intervensi.

“Dalam perkembangannya, ada istilah tergugat intervensi namanya. Karena sebenarnya, ini sengketa antara pak Hartono (Suhartono, red) dengan Pak Zis (RB Mohammad Zis, red). Jadi, hubungan hukumnya itu dengan Pak Zis. Kemudian di tengah perjalanan ada yang mempersoalkan, yaitu bapak Hartono,” terang Wathan.

Untuk proses sidang sengketanya di Pengadilan Negeri(PN) Sumenep, sudah berjalan.Sidang lanjutannya telah dijadwalkan pada Kamis 18 Februari 2021 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat.

“Sidang ini, kesaksian penggugat kemudian setelah itu pembuktian selesai baru kesimpulan. Ketika itu selesai baru putusan.Kalau dari persidangan, presentasi titik tekannya kan di pembuktian. Pembuktian ini, surat (tanah,red) sudah sesuai,” paparnya.

Dijelaskan Wathan, berkenaan dengan sengekta lahan sebelum dibebaskan Pemkab Sumenep melalui Disperindag Sumenep, Pemkab tidak tahu kalau tanah tersebut dalam sengketa. Sengketa kepemilikan tanah terjdi di tahun 2014 hingga 2015 antara Zis dan Hartono.

“Kalau soal sengketanya kami tidak mengetahui. Karena kami bukan para pihak yang bersengketa. Namun yang jelas, berdasarkan mekanisme pengadaan oleh Disperindag, hubungan hukum kaitannya. Pak Zis ke dinas terkait sudah melalui proses administrasi kepemilikan yang sah,” terangnya.

Pasalnya, hal itu berdasarkan atas bukti kepemilikan tanah dari pihak Zis. Berkenaan dengan siap yang menang di pengadilan, pihaknya tetap menunggu putusan pengadilan.

Bukti itu juga berdasarkan beberapa persil, yakni persil 34. Yang perlu dipahami, lanjut Wathan, ada kemiripan antara persil 34 dengan 33.

“Persil 34 itu yang pasar, Persil 33 itu tanah di yang di timurnya. Dan yang ditempati SKB itu adalah Persil 32. Dasar pak Zis itu memperoleh haknya secara mendapatkan hibah. Kemudian yang Pak Hartono itu jual beli,” tuturnya.

Dikatakan, ada putusan pengadilan untuk yang persil 32 yang dimenangkan oleh pihak Zis. Dalam artian, kata Wathan, yang menjadi bukti kepemilikan yang sah adalah yang hibah.

“Bukan akte jual beli yang Hartono, tapi di lain persil. Dan ini masih dalam satu wilayah (tempat,red),” imbuhnya.

Rupanya, yang tanah disengketakan awalnya adalah persil 32 yang bangunan gedung SKB. Namun sengketa itu sudah selesai dan dimenangkan oleh Zis. Sedangkan yang disengketakan saat ini persil yang 34, yakni yang rencananua dibangun Pasar Batuan dan masih dalam proses sidang di PN Sumenep.

“Soal status kepemilikan tanah oleh pak Hartono itu sebenarnya membeli ke pak Agus. Saat ini, pak Agus sudah kami jadikan saksi di PN Sumenep. Ia menjelaskan bahwa tidak pernah menjual tanah tersebut ke pak Hartono,” katanya.

Wathan berprinsip tidak akanberandai-andai kalah. Untuk itu, pihaknya fokus pada pemenangan perkara.

“Kami optimis menang. Kalah pun, ini kan ada beberapa tingkatan, upaya hukum banding, kasasi, bahkan PK. Intinya, sampai titik darah penghabisan,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Disperindag Sumenep Agus Dwi Saputra mengakui bahwa tanah yang dibeli saat ini sedang sengketa. Sayangnya, dia mengelak disebut telah membeli tanah sengketa. Menurutnya, tanah yang dibeli sebelum adanya sengketa

“Siapa yang bilang sengketa,wong pada saat membeli tidak ada sengketa,” tandasnya.

Agus juga memaparkan, adanya sengketa karena ada orang yang mengklaim (R. Soehartono, putra dari mantan Bupati Sumenep R. Sumaroem). Hartono mengklaim tanah di Batuan menjadi miliknya.

Pembebasan lahan oleh pemkab melalui Disperindag itusudah dikaji sebelumnya oleh tim. Dari kajian itu, berdasarkan dari buku letter C, tercantum nama pemilik lahan pertama bernama R.A. Nata Ningrat yang masih sesepuh R.B. Muhammad dan RB. Muhammad Zis.Lahan tersebut merupakan harta warisan yang dihibahkan kepada Muhammad Zis.

Dia mengku, selama pembelian tidak ada masalah. Instansinya juga mempunyai cukup bukti dan pembebasan lahannya juga sudah jelas drdusi nomor koher 576 dan persil 34 dengan luas lahan berkisar 1,6 hektare.

“Kami tidak bersalah. Sebab, hanya membeli dan tidak tahu persalahan sebelumnya,” tuturnya.

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Ardiansyah Ali Sochibi menyampaikan, pembelian tanah dilakukan pada tahun 2018 senilai Rp8,947 miliar yang bersumber dari APBD.

Pada tahun 2019, di atas tanah itu dibangun pagar Pasar Batuan dengan anggaran senilai Rp613 juta. Pengerjaan pagarnya pada November 2019 dan terjadilah sengketa dipertengahan pengerjaan.

“Sempat ada sengketa, dan berdampak pada pembangunan pagar hingga berhenti. Namun, dilanjut hingga selesai,” kata pria yang akrab disapa Ardi itu. (imd/waw)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed