Pemkab Sumenep Klaim Siap Vaksinasi tanpa Pangkas Anggaran DAU

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) PROSES: Penggunaan sebagian (earmarking) DAU atau DBH dalam rangka

KABARMADURA.ID, BANGKALAN, SUMENEP – Perintah pemerintah pusat agar daerah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan vaksinasi Covid-19, turun setelah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021 disahkan.

Kondisi tersebut, membuat pemerintah kabupaten (pemkab) di Madura menjadi bingung. Karena harus ada mekanisme khusus untuk mengubah alokasi anggaran yang terlanjur siap direalisasikan.

Bacaan Lainnya

Earmarking anggaran itu didasari Pasal 71B Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DBH, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Otsus. Alokasi itu diatur sebesar 4 persen dari DAU atau DBH.

Lantaran belum ada petunjuk tentanag mekanisme perubahannya, Pemkab Bangkalan masih berpedoman dari penggunaan biaya tidak terduga (BTT) yang telah dialokasikan di APBD. BTT di APBD Bangkalan 2021 senilai Rp40,8 miliar, rinciannya, untuk Covid-19 senilai Rp35 miliar dan untuk bencana alam senilai Rp5,8 miliar.

“Kan pelaksanaan vaksinasi pada Februari mendatang. Untuk earmarking belum dipastikan, karena menunggu sistem, baru jalan,” kata Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sumenep Rudi Yuyianto melalui Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan Anggaran Ach. Gazali, Rabu (20/01/2021).

Bahkan, Gazali memperkirakan, jika dana BTT untuk Covid-19 mencukupi, maka tidak perlu mengurangi program anggarn yang sudah ditetapkan. Namun jika kurang, barulah memangkas anggaran dari program yang telah ditetapkan.

Sedangkan DAU di APBD Sumenep 2021 senilai Rp1,1 triliun  dan DBH Rp100, 4 miliar. Sejatinya, DAU dialokasikan untuk pemenuhan gaji pegawai, atau kegiatan pendukung pembangunan lainnya. Sementara DBH untuk anggaran pembangunan infrastruktur.

Pada 2020 lalu, total BTT di APBD Sumenep sebesar Rp95,8 miliar. Realisasinya senilai Rp56,7 miliar.

Sementara itu, sejumlah pimpinan OPD Pemkab Bangkalan juga menegaskan, kondisi seperti itu mengharuskan OPD untuk menunggu instruksi resmi dari Kementerian Keuangan.

Sebagaimana disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan Taufan Zairinsjah menyampaikan, jika earmarking itu benar, pihaknya menunggu surat resmi mengenai instruksi dari Kementerian Keuangan tersebut.

Dengan demikian, saat ini, DAU dan DBH APBD Bangkalan 2021 masih utuh dan digunakan sesuai dengan program yang telah direncanakan. Selama belum ada instruksi langsung, maka postur APBD tahun 2021 tetap dan tidak berubah. Diketahui, DAU APBD Bangkalan sebesar Rp964.231.396.000 dan DBH Rp93.208.247.216.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Pengelola Aset dan Keuangan ((BPKAD) Bangkalan Waki dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangkalan Rizal Moris.

Namun kata Rizal Moriz, sepengetahuannya, earmarking itu baru di tingkat kementerian atau lembaga pemerintah pusat saja.

“Untuk yang ke daerah saya belum dengar,” jelasnya.  (imd/ina/waw)

 

ESTIMASI EARMARKING ANGGARAN UNTUK VAKSINASI

PMK 233/PMK.07/2020: Daerah wajib earmarking DAU atau DBH sebesar 4 %

APBD BANGKALAN

DAU: Rp964.231.396.000

Anggaran Vaksinasi: 38.569.255.840

DBH Rp93.208.247.216.000

Anggaran Vaksinasi: 3.728.329.888.640

APBD SUMENEP

DAU: Rp1.117.673.305.000

Anggaran Vaksinasi: 44.706.932.200

DBH: Rp100.464.982.622.000

Anggaran Vaksinasi: 44.204.592.353.680

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *