Pemkab Sumenep Mulai Awasi BUMDes Tidak Aktif

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) STAGNAN: Salah satu contoh BUMDes yang masih masuk tingkat dasar, dan tidak berkembang.

KABARMADURA.ID, SUMENEP  -Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep mewajibkan semua desa mengaktifkan badan usaha milik desa (BUMDes).

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat DPMD Sumenep Tabrani menjelaskan, kewajiban membuat BUMDes itu sudah dikuatkan dengan regulasi, yakni Peraturan Bupati (Perbup) Tahun 75 tahun 2020. Salah satu klausulnya adalah keuangan desa wajib menyertakan penguatan modal melalui BUMDes.

Bacaan Lainnya

“Saat ini beda, kalau dulu kan BUMDes itu tidak ada instruksi penguatan modal mengambil dari dana desa (DD). Kami sudah membuat aturannya,” katanya, Kamis (21/1/2021).

Data terbaru di  tahun ini, dari 330 desa, sudah 298 desa yang bentuk BUMDes. Dari jumlah tersebut, hanya 121 BUMDes yang aktif, sisanya atau 102 BUMDes tidak aktif. Sementara yang dikategorikan sehat, yakni sudah menyumbang pendapatan asli desa (PADes) dan menjadi lahan pekerjaan adalah sebanyak 75 desa.

Target mewajibkan pendirian BUMDes, agar kebutuhan masyarakat desa dapat tercover, selanjutnya baru peningkatan PADes. BUMDes juga akan difasilitasi pelatihan dan studi banding ke daerah luar.

“Tetapi masih dinamis atau bisa bertambah. Sementara itu dulu yang masuk berdasarkan laporan dari pendamping desa,” imbuh Tabrani.

Sebagai evaluasi, BUMDes akan terus dipantau, untuk memastikan semua akan aktif. Artinya, jelas Tabrani, tidak ada alasan aparatur desa untuk mengelak.

“Sebab mereka kan sudah ada modal. Tapi tidak ada ketentuan berapa persen dari DD,” pungkasnya. (ara)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *