Pemkab Sumenep Revisi Perda RTRW Demi Kepentingan Fosfat

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) DICURIGAI: Selain kekeringan, dampak buruk fosfat adalah daya serap tanah lemah yang mengakibatkan banjir.

KABARMADURA.ID, SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengubah rencana tata ruang wilayah (RTRW) demi bisa memperluas tambang fosfat di beberapa wilayah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Yayak Nur Wahyudi menjelaskan, dalam tiap lima tahum RTRW harus direview. Jika terdapat lebih dari 20 persen perubahan tersebut, maka harus ada perubahan peraturan daerah (perda).

Bacaan Lainnya

“Dasarnya paling tidak tiap 5 tahun harus ada revisi. Itu yang paling mendasar dan menjadi acuan sementara. Termasuk ada aktivitas yang tidak tercantum di RTRW sebelumnya,” katanya.

Beberapa poin yang tidak masuk sebelumnya adalah persoalan tanah uruk. Sudah ada dalam Perda Sumenep Nomor 12/2013 tentang RTRW Sumenep 2013–2033, bahwa ada delapan titik potensi tambang fosfat, antara lain di Kecamatan Batuputih, Ganding, Manding, Lenteng, Guluk-guluk, Gapura, Bluto, dan Arjasa.

Seiringnya waktu titik tersebut bisa bertambah dengan perubahan Perda RTRW Sumenep. Bahkan meski tidak memyebutkan secera jelas sudah ada perusahaan yang mengajukan mengelola tambang tersebut. Ada sekitar 7 titik yang diajukan.

Namun pihaknya mengaku tidak mempunyai kewenangan, karena untuk proses operasional atau izinnya harus melalui pemerintah pusat. Meski amdalnya juga harus diperhatikan, bukan sekadar fisik, analisis jangka panjangnya juga.

“Sekarang nasional untuk proses tambang,” imbuhnya.

Menurut aktivis dan pegiat agraria dari Barisan Ajege Tana Na’ Poto (Batan), A Dardiri Zubairi, revisi RTRW itu berindikasi membuka keran investor dan tidak masuk akal jika tidak ada target kepentingan bersama.

“Ini kentara sekali penguasa menyediakan kebijakan. Artinya begini, ada hubungan yang saling menguntungkan antara pengusaha dan penguasa. Jadi penguasa itu tidak mungkin menyediakan kebijakan kepentingan pengusaha jika tidak ada kepentingan saling menguntungkan,” ungkapnya.

Termasuk dalam prosesnya, masyarakat mestinya harus diberikan pemahaman bahwa tambang fosfat itu, jika terus dikeruk akan berdampak pada stabilitas lingkungan. Dalam jangka panjang yang akan diwariskan bukan perubahan penataan, tetapi kekeringan, kesuburan tanah, dan daya serapnya lemah.

“Kan batu yang berfungsi sebagai tandon air itu yang akan digali, dampaknya itu sangat merusak termasuk pertanian,” paparnya.

Sebagai upaya lain, kiai muda asal Gapura itu bakal aktif melakukan kajian-kajian terkait tambang fosfat, baik secara lokal dan nasional. (ara/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *