oleh

Pemkab Sumenep Sediakan Sanksi Bagi Pelanggar Prokes Covid-19

Kabarmadura.id/Sumenep-mewabahnya Covid-19 belum berakhir. Realitas di lapangan tidak sedikit jajaran tenaga medis yang gugur. Atas dasar itu Pemerintah Daerah (Pemda) Sumenep akan membuat kebijakan tentang sanksi terhadap masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan (prokes). Hal ini diungkapkan, Bupati Sumenep A Busyro Karim, Minggu (13/09/2020).

Menurutnya tujuan sanksi tersebut  untuk memberikan peringatan kepada masyarakat agar patuh terhadap prokes Covid-19. Sedangkan untuk pemberlakuan sanksi sudah disediakan tim untuk memberikan di lapangan.

“Sudah ada tim yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan, dari kami sendiri dan pihak kepolisian, karena wabah ini masih belum berakhir, new normal yang dimaksud tetap mematuhi prokes,” ujarnya.

Bupati A Busyro menegaskan ada dua sanksi yang akan dikenakan kepada masyarakat, keduanya merupakan refleksi dari instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Prokes Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Inpres tersebut menjadi cikal-bakal terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Peraturan ini sebagai langkah pemerintah dalam melawan penyebaran (Covid-19) di Kabupaten Sumenep.

“Kedua sanksi tersebut bisa berupa sanksi sosial dan materi. Sanksi sosial berupa menghafal Pancasila dan sebagainya, sanksi materi berupa uang sebesar Rp50 sampai Rp60 ribu,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumenep Indra Wahyudi menyampaikan, selaku salah satu bagian Forkompinda yang sempat dilibatkan langsung dalam sosialisasi perbup tersebut, maka meminta masyarakat menyamakan persepsi dengan pemerintah.

“Kebetulan saya yang mewakili rapat koordinasi itu, salah satu kandungan dari perbup adalah dikenakan sanksi masyarakat yang abai terhadap prokes, tidak pakai masker misalnya, terhadap besaran sanksi pun ikut berdasarkan kesepakatan bersama,” paparnya.

Politisi Demokrat itu, sepakat dengan lahirnya perbup tersebut. Sebab bukan lantas pemerintah mencari penghasilan, tetapi memang pecahan dari inpres. Sementara di kota Keris sendiri, bahkan dalam skala nasional hingga internasional mewabahnya Covid-19 semakin bertambah meningkat.

“Tidak ada ruginya, memakai masker misalnya, meskipun tidak ada Covid-19 kan sebagai bentuk kewaspadaan, nah itu yang dimaksud dengan penerapan New Normal, marik bersama-sama perangi wabah ini,” paparnya. (ara/ito)

Komentar

News Feed