Pemkab Sumenep Targetkan Bantuan Traktor Terdistribusi Akhir Maret

  • Whatsapp
(KM/IMAM MAHDI) BERJUANG: Petani di Desa Marengan Daya  sedang mengoperasikan traktor di sawahnya.

Kabarmadura.id/Sumenep-Rencana realisasi bantuan traktor untuk petani Sumenep di tahun 2020 ini belum menyeluruh.

Hanya 11 dari 27 kecamatan di Sumenep yang mendapatkan bantuan itu, yakni Kecamatan Gapura, Manding, Batang-Batang, Dungkek, Rubaru, Dasuk, Ambunten, Pasongsongan, Gayam, Dungkek dan Kecamata Arjasa.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sumenep Arif Firmanto melalui Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prsarana Moh. Ali Ridla mengatakan, bantuan tersebut disediakan dari anggaran sebesar Rp560 juta di Anggaran Pendapatan dan Asli Daerah (APBD) Sumenep 2020. Masing-masing traktor senilai Rp28 juta.

Bantuan tersebut juga disesuaikan dari pengajuan setiap kelompok tani (poktan). Pendistribusian traktor dilakukan setelah poktan melengkapi pemberkasan yang ada. Rencananya, penyaluran bantuan akan dilakukan sekitar akhir Maret atau awal April 2020.

“Koordinasi dengan masyarakat ataupun DPRD sudah dilakukan,” ujarnya.

Ali menambahkan, jumlah bantuan traktor di masing-masing kecamatan bervariasi, ada yang mendapatkan 1 hingga 2 unit traktor, tergantung pengajuan dan kebutuhan yang ada.

Sementara jumlah poktan yang bersertifikat di Sumenep sebanyak 2.993 kelompok. Dia mengakui, belum seluruh poktan menerima bantuan itu. Sehingga pemberian bantuan traktor kepada seluruh kelompok tani akan dilakukan secara bertahap dan tergantung pengajuannya. Namun harapannya, semua poktan mendapatkan bantuan.

“Kami terus melakukan terobosan baru untuk senantiasa berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari menyampaikan, mengenai bantuan traktor, masyarakat harus lebih diproritaskan untuk memenuhi kebutuhannya. Agar pemerataan bantuan benar-benar nampak pada masyarakat. Harapannya, dinas terkait bisa mengayomi masyarakat secara utuh.

“Bantuan harus tepat sasaran sesuai dengan permohonan yang masuk pada dinas terkait,” tegasnya.

Menurutnya, jangan sampai ada permohonan yang lebih awal masuk, kemudian diganti dengan yang lainnya. Paling tidak trnasparansi harus benar-benar terjaga.

“Intinya semua poktan atau masyarakat harus lebih diproritaskan dan tidak menyalahgunakan anggaran,” pungkasnya. (imd/waw)

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *