oleh

Penambang Galian C Jaminkan Rp200 Juta untuk Rusak Lingkungan

KABARMADURA.ID, SAMPANG-Kewajiban memberikan jaminan reklamasi (jamrek), menjadi syarat yang paling diabaikan penambang galian C di Sampang. Jamrek tersebut akan berlaku bagi penambang yang hendak memproses izin usaha pertambangan (IUP).

Dari 27 aktivitas galian C di Sampang, hanya enam yang mempunyai IUP, sisanya masih ilegal. Jamrek yang diberikan dari 6 penambang galian C tersebut, hingga saat ini masih mengendap di Bank Jatim.

Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Pengelolaan Lingkungan (PPL), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sampang, Moh. Zainullah mengatakan, jika jamrek tidak dipenuhi, maka izin produksi tidak akan keluar, meski mengantongi dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL-UKL) dari Pemkab Sampang.

Sedangkan dari 27 tambang galian C di Sampang, hanya 10 penambang yang mengurus UPL dan UKL. Setelah UPL UKL, penambang harus mengantongi IUP atau izin produksi. Hanya enam penambang yang sampai tahap izinn produksi, sehingga hanya enam yang memberikan jamrek.

Nilai uang jamrek dari enam penambang tersebut bervariasi, sebab besarannya berdasarkan luasan. Namun, kewajiban jamreknya ada yang lebih dari Rp200 juta.

Kendati uang jamrek tersebut terbilang besar, Zainullah memastikan akan kembali ke  pihak penambang. Syaratnya, kewajiban mengembalikan kodisi tanah yang ditambang atau reklamasinya, harus dilaksanakan. Artinya bekas galian tambang tersebut harus ditutup kembali.

Reklamasi tersebut harus dilakukan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali seperti sebelumnya.

“Uang itu akan kembali ke penambang jika reklamasinya dilaksanakan, tapi sejauh ini tidak ada yang melaksanakan. Jika sudah selesai dibiarkan,” ungkap Zainullah.

Karena tidak ada yang melaksanakan reklamasi dari hasil aktivitas penambangan, maka uang jamrek tersebut tidak bisa diambil. Namun saat ini, dana tersebut masih tersimpan di Bank Jatim.

“Uang itu ngeindap di bank dan akan diambil pemerintah. Reklamasinya pemerintah yang melakukan,” jelas Zainullah tentang penanggungjawab reklamasi bekas tambang jika penambang mengabaikannya. (mal/waw)

Komentar

News Feed