Penanganan Dugaan Korupsi Gedung Dinkes, Berkas Kasus Jalan di Tempat

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) LAMBAN: Berkas penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep tidak ada kejelesan.

KABARMADURA.ID | SUMENEP -Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pembangunan gedung Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep tidak ada kejelasan. Kendati kasus tersebut sudah bergulir sejak 2015 lalu. Namun sampai saat ini tidak kunjung masuk meja persidangan.

Kasatreskrim Polres Sumenep AKP Fared Yusuf mengakui, berkas kasus dugaan korupsi pembangunan gedung dinkes masih belum lengkap. Bahkan, dari Kejaksaan Negeri (Kejari) mengembalikan lagi berkas kasus tersebut. Sehingga kondisi itu membuat berkas tidak kunjung P21.

“Saat ini masih proses. Bukti-bukti atau berkas masih proses dilengkapi,” katanya, Selasa (26/10/2021).

Dijelaskannya, mengenai keterangan lebih berlanjut, pihaknya meminta agar langsung menghubungi bagian hubungan masyarakat (humas) Polres. Intinya, berkas hingga saat ini belum belum dinyatakan lengkap.

“Silahkan ke bu Widi ya,” singkatnya.

Kasubbag Humas Polres Sumenep AKP Widiarti mengatakan, kendati perkara dugaan tipikor pembangunan gedung Dinkes Sumenep menyita perhatian publik. Namun, dalam menyelesaikan kasus tersebut butuh proses panjang.

“Tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya menunggu ajalah” ucap dia.

Diketahui, Polres sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Namun, selama 6 tahun berkas bolak-balik Kejaksaan dan Polres Sumenep. Proyek pembangunan gedung dinkes dianggarkan pada 2014. Pada saat itu pemerintah menganggarkan Rp4,5 miliar melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Lalu, 2015 dilaporkan ke polisi lantaran diduga ada penyelewengan.

Empat tahun kemudian, pada 2019, Korps Bhayangkara menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yakni, dari pelaksana proyek berinisial IM dan konsultan pengawas NM. Setahun berikutnya, pada November 2020, Polres Sumenep kembali menetapkan satu orang tersangka. Tiga tersangka itu tidak ada yang ditahan.

Sementara itu, Kejari Sumenep Adi Tyogunawan menegaskan, kasus pembangunan gedung dinkes hingga saat ini belum bisa disidangkan. Diakuianya, kasus itu sudah lama bergulir. Bahkan sampai tiga kali berkas bolak-balik. Karena berkas yang dikirim dari pihak kepolisian belum memenuhi syarat formil dan materil untuk masuk sidang.

“Kejaksaan tidak ingin dituduh macam-macam kami hanya memproses jika berkas sudah lengkap,” tegasnya.

Menurut dia, dalam kasus itu kejaksaan akan berupaya transparan. Tidak memandang latar belakang tersangka. Ketika perbuatannya melawan hukum dan merugikan uang negara, resikonya siap-siap diproses.

”Sampai sekarang kami menunggu. Kami ingin penyidik polres bisa melengkapi berkas segera mungkin,” tukas dia.

Terkait molornya penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung dinkes, membuat sejumlah kalangan angkat bicara. Pengamat Hukum Sumenep Kamarullah mengatakan, ada dua kemungkinan lambannya penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Dinkes Sumenep.

Pertama penyidik kepolisian dengan pihak Kejaksaan tidak ada kekompakan, kedua antara kepolisian dan kejaksaan tidak fokus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

“Bisa jadi, Polres dan Kejaksaan ada permainan atau kontak mata,” ucapnya.

Menurutnya, lambannya kasus karena tidak ada keseriusan antara Polres dan Kejaksaan. Sehingga, kasus itu seakan di-setting untuk diperlambat.

“Jika serius keduanya pasti terbuka. Jika perlu mengundang elemen masyarakat atau pihak-pihak terkait untuk menunjang perkara itu. Apalagi kasus itu berkaitan dengan dana negara,” tukas pria yang familiar disapa Kama itu.

Reporter: Imam Mahdi

Redaktur: Mohammad Khairul Umam

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *