Penanganan Kawasan Kumuh di Sampang Butuh Campur Tangan Pusat

News21 views

KABAR MADURA | Wakil Bupati (Wabup) Sampang H. Abdullah Hidayat menyampaikan bahwa kawasan kumuh di Sampang mencapai 66 lokasi, yang tersebar di sejumlah kecamatan. Hal itu disampaikan saat membaca nota penjelasan untuk rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pencegahan, peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada sidang paripurna DPRD Sampang beberapa waktu lalu.

Menurutnya, raperda tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah kawasan kumuh. Dalam data tahun 2022 kawasan kumuh di Sampang tersebar di 66 lokasi; empat lokasi memiliki tingkat kekumuhan sedang dan 62 lokasi lainnya dengan tingkat kekumuhan ringan.

“Diharapkan dengan adanya raperda ini dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menuntaskan kawasan kumuh tersebut,” ujarnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Permukiman (DLH Perkim) Sampang Faisol Ansori, melalui Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Kawasan Permukiman Abd. Rokib menjelaskan, sebuah lokasi dinyatakan kawasan kumuh apabila memenuhi tujuh indikator kekumuhan, di antaranya ketersediaan jalan lingkungan permukiman, ketersedian saluran permukiman, rumah tidak layak huni (RTLH), air minum, sanitasi atau MCK, persampahan, dan akses pemadam kebakaran.

“Kami mengusulkan raperda kawasan kumuh ini untuk memudahkan proses pengajuan bantuan kepada pemerintah pusat, karena anggaran daerah sangat terbatas,” kata Rokib kepada Kabar Madura, Senin (29/1/2024).

Baca Juga:  Bupati Cak Fauzi Silaturahmi dengan Scooterist Promosikan Sumenep 

Dia membeberkan, dari 66 lokasi itu total kawasan kumuhnya mencapai 440,45 hektare, yang tersebar di 12 kecamatan. Hanya Kecamatan Tambelangan dan Omben yang terbebas dari kawasan kumuh.

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, kata Rokib, upaya pengentasan kawasan kumuh itu masih mengandalkan program pusat. Semisal, pada 2021 melalui program Kotaku dari pemerintah pusat, terdapat empat desa di Sampang yang menjadi sasarannya.

Diakuinya, meskipun ada anggaran daerah untuk penanganan kawasan kumuh, tapi nominalnya sangat kecil, yakni hanya cukup untuk program RTLH saja.

Baca Juga:  14 Saksi Diperiksa dan Audit Inspektorat Turun, Dugaan Korupsi Gebyar Batik Pamekasan Berpotensi Jerat Pejabat?

“Kalau tahun 2024 ini tidak lagi, karena anggarannya banyak dialihkan untuk pemilu. Makanya, kami harapkan dengan adanya raperda itu lebih mudah untuk pengajuan bantuan ke pusat nantinya,” paparnya.

Untuk diketahui, progres raperda pengentasan dan peningkatan kawasan kumuh itu masih pada tahapan nota penjelasan bupati, masih menunggu tahapan pembahasan dengan DPRD yang direncanakan baru bisa digelar pada awal Februari mendatang.

Pewarta: Subhan

Redaktur: Sule Sulaiman

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *