Pencabutan Perbup TPP ASN Pamekasan Diajukan ke Kemendagri

  • Whatsapp
(FOTO: KM/KHOYRUL UMAM SYARIF) DIAJUKAN: Pencabutan Perbup Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemberian TPP butuh persetujuan Kemendagri.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN-Pencabutan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 7 Tahun 2019 tentang tambahan perbaikan penghasilan (TPP) bagi pegawai negeri sipil (PNS) masih dikaji, dengan alasan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tujuan mengkajinya, untuk mencari solusi apakah untuk perbup tersebut dilanjutkan atau dihapus. Untuk fasilitasi terhadap pencabutan tersebut, juga sudah difasilitasi oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Bacaan Lainnya

Menurut Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Pamekasan, Sumiyati, proses pencabutan perbup itu masih panjang. Setelah ada keputusan dari Kemendagri akan turun ke Biro Hukum Pemprov Jawa Timur. Butuh empat tahapan untuk bisa mencabut perbup tersebut atau tidak.

“Untuk hasilnya tidak bisa saya prediksi, saya takut salah, karena itu menyangkut hak subyektif dari seluruh PNS yang ada di Kabupaten Pamekasan,” papar Sumiyati.

Selain itu, hasil fasilitasi dari Pemprov Jawa Timur juga belum ada keputusan, karena tetap harus ada persetujuan dari Kemendagri.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan, Sahrul Munir mengaku sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp67 miliar untuk pembayaran TPP. Anggaran tersebut melekat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan 2021.

“Kalau di APBD masih tetap ada anggaran khusus pembayaran TPP, tetapi di tataran pelaksanaan masih belum dilaksanakan, untuk bulan Januari dan Februari belum terbayarkan,” jelas Sahrul. (rul/waw)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *