oleh

Pencairan BOS Terganjal Perubahan Perbup

Disdik Target Pencairan Dilakukan Sebelum Akhir Tahun

Kabarmadura.id/Sampang-Puluhan lembaga pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang, harus ekstra bersabar. Pasalnya hingga kini, pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) afirmasi dan kinerja masih terganjal perubahan Peraturan Bupati (Pebup), sehingga tidak kunjung bisa dicairkan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdik Sampang Nor Alam mengatakan, saat ini pihaknya sedang berupaya agar proses pencarian BOS afirmasi dan kinerja dapat segera direalisasikan. Bahkan pihaknya mengaku, saat ini sudah membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, agar proses pencarian BOS dipercepat.

Dirinya mengatakan, secara administrasi proses pencairan BOS afirmasi dan kinerja diklaim sudah tidak ada masalah. Bahkan, Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) sudah diserahkan ke Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang.

Hanya saja diakuinya, proses pencairan dana masih harus menunggu perubahan penjabaran Perbup terkait pencairan bantuan itu. Dirinya menargetkan, pada bulan November hingga Desember mendatang, dana BOS bisa dicairkan.

“Pencairan BOS ini kemungkinan bulan November-Desember mendatang, sekolah yang tercatat sebagai penerima sudah siap untuk memanfaatkan bantuan ini sesuai juknis yang ada,” kata Nor Alam, kemarin (22/10)

Nor Alam menjelaskan, sesuai dengan Permendikbud Nomor 31 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS afirmasi dan kinerja, nantinya dana itu akan diperuntukkan pada pengadaan sejumlah alat atau sarana prasarana dalam penyediaan rumah belajar yang berbasis Informasi Teknologi (IT), termasuk pengadaan unit komputer, LCD proyektor, jaringan internet, dan semacamnya.

Hanya saja terang Nor Alam, pihak sekolah tidak bisa menerima bantuan itu dalam bentuk dana. Sebab, pengadaan barang harus dilakukan melalui Sistem Pembelanjaan Sekolah (SIPLAH) yang disediakan oleh kementerian.

Bahkan pihak sekolah tidak diperbolehkan membeli sarangan prasarana sendiri, baik melalui kerja sama dengan rekanan atau pihak ketiga. Sebab, spek kebutuhan sarana dan prasarana sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud).

“Kami akan mengawasi dengan ketat penggunaan bantuan ini, sehingga sesuai peruntukannya dan tepat guna serta sangat bermanfaat demi kemajuan dan peningkatan kualitas pendidikan di Sampang ini,” sesumbarnya.

Sementara itu, Kepala BPPKAD Sampang Suhartini Kiptiati mengungkapkan, hingga saat ini perubahan penjabaran Perbup tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sampang tahun anggaran 2019 masih dalam tahap pembahasan.

“Untuk perubahan penjabaran Perbup masih pembahasan, dan sebagian daerah lain di Jawa Timur juga sedang memproses pencairan bantuan ini,” singkatnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Kabar Madura dari Disdik Sampang menunjukkan, jumlah SD yang tercatat sebagai penerima BOS afirmasi dan kinerja dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI sebanyak 67 lembaga. Rinciannya, SD yang mendapat BOS afirmasi berjumlah 55 SD, sementara BOS kinerja berjumlah 12 SD, dengan total dana bantuan mencapai Rp8,5 miliar. (sub/pin)

 

Komentar

News Feed