Pencairan BPOPP SMA di Sumenep Lambat, Kacabdindik: Kami Evaluasi!

News148 views

KABAR MADURA | Pencairan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) siswa SMA/SMK sederajat di Sumenep untuk tahap IV melabrak deadline. Harusnya paling lambat awal Desember 2023, kenyataannya baru cair pada 30 Desember 2023 lalu.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdindik) Jawa Timur Wilayah Sumenep Budi Sulistyo. Keterlambatan itu tentu menjadi evaluasi bagi instansinya agar tidak terulang di tahun 2024 ini.

Banner Iklan Stop Rokok Ilegal

“Saya evaluasi semuanya, utamanya masing-masing sekolah tidak lambat dalam melaksanakan rencana kerja sekolah (RKS),” katanya, Kamis (4/1/2024).

Selain itu, mantan dosen Universitas Madura (Unira) itu menegaskan, terlambatan pencairan BPOPP itu karena lambatnya pengajuan jumlah siswa di masing-masing sekolah. Oleh kerena itu, di tahun 2024 ini perlu bergegas untuk memperbaiki agar tidak terulang kedua kalinya.

Baca Juga:  Ahmad Nawardi: Madura Sulit Sejahtera jika Tidak Jadi Provinsi

” BPOPP di tahun 2023 sudah tuntas, namun ada keterlambatan,” paparnya.

Dikatakan, nilai BPOPP yang diberikan sama seperti tahun sebelum-sebelumnya, yakni untuk SMK Teknik Rp135 ribu per siswa, SMK non-teknik Rp110 ribu per siswa, SMA Rp70 ribu, dan PKPLK Rp150 ribu per siswa.

“Harapannya di tahun 2024 ini, BPOPP di tahap pertama cepat dicairkan,” tuturnya.

Budi Sulistyo menambahkan, dana BPOPP tahap IV yang sangat lambat itu senilai Rp4,7 miliar; untuk sekolah swasta Rp3,1 miliar dan Rp1,6 miliar untuk sekolah negeri. Program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) setiap tahun dimulai pada tahun 2019 lalu.

Baca Juga:  Pagu BPOPP SMA untuk Sumenep Naik Jadi Rp12,3 Miliar

“Untuk keseluruhan anggaran di tahun 2023 mencapai Rp10.747.455.000. Dana itu dicairkan untuk 21.890 siswa. Untuk BPOPP tahun 2024 masih belum diketahui nominalnya, disesuaikan dengan siswa yang ada,” bebernya.

Diketahui, dana BPOPP TisTas itu dicairkan langsung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim)  ke rekening masing-masing sekolah. Pada tahun 2024, masih proses menunggu pengajuan dari sekolah atau cabang dinas masing-masig kabupaten.

Pewarta: Imam Mahdi

Redaktur: Hairul Anam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *