oleh

Pencairan BST di Salah Satu desa Kabupaten Pamekasan Diduga Bermasalah

Kabarmadura.id/Pamekasan – Bantuan sosial tunai (BST) yang seharusnya dicairkan setiap bulan kepada masyarakat mulai dipersoalkan. Pasalnya, di Desa Sana Tengah pencairan program tersebut tidak berjalan sebagaimana direncanakan pemerintah.

Bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos) itu tidak sepenuhnya dicairkan kepada warga Sana Tengah. Hal ini diungkapkan, Syafie melalui kuasa hukumnya Moh. Taufik, Rabu (23/09/2020).

Menurutnya, keluarga Syafie tidak menerima BST tahap pertama, kedua dan ketiga yang bernilai Rp600 ribu. Dia menduga terdapat kejanggalan dalam proses pencairan dana BST.  Padahal pihak keluarga termasuk pada 56 kelompok penerima manfaat (KPM).

“Ini yang diduga ada penyelewengan anggaran, sehingga perlu dilakukan proses hukum terhadap oknum pelaku,” ancamnya.

Namun demikian, pihaknya mengaku, menerima bantuan BST untuk tahap keempat, lima dan enam senilai Rp300 ribu. Tetapi tetap tidak bisa mendapatkan BST untuk tahap pertama, kedua dan ketiga.

Ditegaskan, untuk tahap pertama kedua dan ketiga, tidak pernah menerima undangan untuk pencairan BST. Namun untuk tahap selanjutnya, menerima undangan pencairan yang dilakukan di balai desa setempat.

Atas dasar itulah, pihaknya melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Resort (Polres) Pamekasan untuk dilakukan penyelidikan kepada perangkat desa (PD) yang bersangkutan. Sebab tindakan yang dilakukan oleh perangkat desa merupakan pelanggaran hukum dan termasuk kategori tindakan korupsi.

Lebih lanjut, Taufik mengaku mengklarifikasi kepada perangkat desa setempat, namun tidak membuahkan hasil apapun. Bahkan, PD setempat meminta Syafie untuk diam dan tidak membesarkan informasi tersebut.

Dirinya menilai, tidak ada upaya penyelesaian dari pihak PD berkaitan dengan hal tersebut. Sehingga pihaknya, melaporkan kejanggalan kepada pihak berwajib. “Mudah-mudahan polisi bisa menyelidiki kasus tersebut hingga tuntas,” harapnya.

Disinggung mengenai pelaku yang dilaporkan, Taufik mengaku, tidak melaporkan kepala desa (Kades) setempat, melainkan yang dilaporkan, oknum PD yang bertanggung jawab atas pencairan BST. Selebihnya pihaknya memasrahkan kepada pihak berwajib untuk dilakukan pemeriksaan.

“Kami objektif, yang kami laporkan oknum di pemerintahan desa, belum kades setempat,” tukasnya.

Hingga berita ini ditulis, Jailani selaku Kepala Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean tidak bisa dikonfirmasi. Baik melalui pesan singkat maupun via telepon langsung ke nomor ponselnya.  (ali/ito)

Komentar

News Feed