oleh

Pencairan DD Lambat, Pembangunan Tersendat

Kabarmadura.id/SAMPANG-Kendati sudah memasuki pertengahan triwulan kedua di tahun 2019 ini, puluhan desa di Kabupaten Sampang dikatahui belum mencairkan dana desa (DD) untuk tahap pertama tahun ini.

Alasannya, proses pengajuan pencairan tahap pertama ribet, karena masih melaksnakan entri data ke Siskeudes. Akibatnya, pembangunan di desa atau realisasi program yang bersumber dari DD itu menjadi tersendat.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Pemerintaha Desa DPMD Sampang Suhanto mengatakan, keterlambatan pencairan DD tahap pertama diklaim tidak terlalu berpengaruh, karena prosesnya tergolong ribet. Selain itu, keterlambatan itu karena terjadi perubahan regulasi di Permen Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengeloaan Keuangan Desa, sehingga desa harus melakukan penyesuaian.

“Sampai saat ini, dari total 180 desa baru sekitar 50 persen atau sebanyak 90 desa yang sudah mengajukan dan mencairkan DD tahap pertama tahun ini. Maka pembangunan di desa yang belum mencairkan DD ini menjadi tersendat,”ucap Suhanto saat dikonfirmasi Kabar Madura, Senin (13/5).

Suhanto menjelaskan, dalam satu tahun anggaran berjalan, pencairan DD dilakukan tiga tahap. Pertama pengajuan pencairan dilaksanakan pada bulan Maret sebesar 20 persen, tahap kedua pada bulan Juni sebesar 40 persen dan tahap ketiga pada bulan Oktober sebesar 40 persen.

Sayangnya hingga kini, puluhan desa di Sampang tak kunjung mencairkan DD itu, sehingga pembangunan di desa juga tersendat.

Proses pengajuan pencairan DD itu, harus melalui tahapan verifikasi oleh tim kecamatan dan dilanjutkan ke tim kabupaten. Jika pengajuan APBDes sudah dinyatakan benar oleh tim kecamatan dan kabupaten, maka desa dapat mengajukan pencairan DD-ADD ke Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang untuk mendapatkan  surat perintah pembayaran dana (SPPD) untuk memproses pencairan dana ke bank.

“Semua pengajuan pencairan dana dari desa ini, terlebih dahulu diverifikasi oleh tim kecamatan dan kabupaten. Setelah itu, desa baru dapat mengajukan SPPDnya,”bebernya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Sampang Rachmat Hidayat meminta DPMD Sampang memaksimalkan proses pendampingan dan pembinaan kepada pemerintah desa agar dapat mencairkan DD-ADD tepat waktu. Karena molornya pencairan dana itu, tentu dapat berakibat pada realisasi program tersendat dan pencairan tahap selanjutnya juga molor.

Pria yang akrab disapa Dayat itu berharap, kedepannya tidak terjadi lagi keterlambatan pencairan dana itu. Dengan demikian, pemkab bisa bertindak tegas terhadap desa-desa yang lalai dan sengaja menunda-nunda pengajuan pencairan dana tersebut, serta tidak mengindahkan imbauan untuk mencairan dana tepat waktu.

“Kami harap keterlambatan pencairan DD ini tidak menghambat program pembangunan di desa. Kami minta (DPMD red) dapat bertindak tegas kepada pemerintah desa yang tidak mengindahkan intruksi untuk mencairkan DD tepat waktu,”pungkasnya. (sub/waw)

Komentar

News Feed