Pencairan TPP ASN Dipangkas, namun Pokir Dewan Lolos Refocusing

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) SEPI: Pencairan TPP untuk ASN di Bangkalan ditunda, bahkan akan berkurang. Sementara dana pokir dewan akan siap direalisasikan karena tidak terdampak refocusing.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN-Penundaan tambahan penghasilan pegawai (TPP) akan tetap dilanjutkan. Di balik itu, anggaran pokok pikiran (pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan tetap utuh dan tidak tersentuh refocusing.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan Abdul Azis menyampaikan bahwa TPP pegawai semester kedua memang mengalami penundaan pencairan. Pihaknya juga belum selesai membahasnya, sehingga belum bisa dipastikan waktu pencairannya. Pembahasannya akan final usai perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD.

“Tetapi memang kemungkinan besar untuk TPP akan dikurangi, tapi entah berapa,” tuturnya.

Sementara TPP dipastikan ditunda pencairannya, dana pokir DPRD Bangkalan terus berjalan tanpa terdampak refocusing. Dana pokir merupakan anggaran yang disiapkan pemkab untuk kegiatan yang didasari hasil serap aspirasi (reses) anggota DPRD Bangkalan di daerah pemilihannya (dapil) masing-masing.

Dengan lolosnya dana pokir itu, menurut Ketua DPRD Bangkalan Muhammad Fahad, karena berbeda dengan TPP. Baginya, kebijakan pemangkasan TPP itu lebih tepat disebut sebagai langkah penyesuaian kemampuan keuangan dan karakteristik daerah.

Terlebih, tingginya anggaran belanja pegawai sempat disorot Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu. Latar belakang itulah yang membuat postur dan komposisi anggaran daerah di Bangkalan dinilai tidak ideal.

Karenanya, DPRD Bangkalan melakukan penyesuaian terhadap postur anggaran itu dengan cara melakukan efisiensi belanja pegawai, salah satunya memangkas besaran TPP yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Penyesuaian besaran TPP itu juga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 yang mengatur tentang TPP sesuai dengan karakteristik dan kemampuan daerah.

“Kalau kemampuan daerah rendah, ya tentu harus mengikuti,” tandasnya.

Sedangkan untuk pokir dewan, penggunaannya berbasis pada dorongan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dibutuhkan dan bisa dapat tetap dilakukan. Termasuk sebagai bentuk bantuan.

“Beda memang dengan TPP, pokir ini program, sedangkan TPP tunjangan yang sifatnya pribadi,” dalih Fahad. (hel/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *