Pencairan TPP Tunggu Pengajuan SP2D

  • Whatsapp

Kabarmadura.id/Sampang-Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Sampang nomor 30 tahun 2019 atas perubahan perbup nomor 1 tahun 2019 tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) kepada para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang akan mulai bulan Juni 2019, yang akan dibayarkan pada pertengahan bulan Juli ini. Sayangnya, hingga kini TPP abdi negara di Sampang tak kunjung dicairkan.

Alasannya, sampai saat ini masih tahap pengajuaan surat perintah pencairan dana (SP2D) ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) setempat. Mengingat hingga saat ini, sebagian OPD ada yang belum mengajukan, sehingga TPP belum bisa dicairkan.

Cepat dan lambatnya proses pencairan TPP ini, tergantung kesiapan masing-masing OPD dalam menyiapkan berkas pengajuan SP2D ke BPPKAD setempat. Jika belum mengajukan maka TPP tak kunjung bisa dicairkan,” ucap Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Sekretariat Pemkab Sampang Imam Sanusi kepada Kabar Madura, kemarin (15/7).

Ia memaparkan, mekanisme pencairan TPP tersebut, yakni setiap OPD membuat usulan SP2D ke BPPKAD Sampang. Sayangnya, hingga kini, ada sebagian OPD yang baru mulai mengajukan, sehingga TPP belum cair. Kendati berdasarkan SE Bupati pencairan TPP itu ditarget pada pertengahan bulan Juli 2019 untuk TPP para abdi negara di bulan Juni.

”Setiap ASN, besaran TPPnya tidak sama, sesuai kelas jabatan, untuk setara Kabag, Kabid sekitar Rp3 juta, Kepala OPD kisaran Rp4 juta perbulan, sehingga anggaran TPP yang dibutuhkan perbulan mencapai Rp4 miliar,”ungkapnya.

Lebih lanjut, Imam (sapaan akrabnya) menjelaskan, besaran nilai rupiah TPP berdasarkan Perbub 30/2019 tersebut mengalami kenaikan dan akan diberikan untuk 7+1 (gaji ke 13). Hal itu, sebagai konsekuensi atas tertundanya pencairan TPP tahun ini.

Adapun tujuan pemberian TPP kepada para abdi negara di Sampang tersebut, kata Imam, salah satunya, dalam rangka meningkatkan, mensejahterakan, memotivasi dan meningkatkan kinerja, profesional para ASN yang bekerja hingga melampaui beban kerja normal.

“Pemberian TPP ini, tidak hanya sekedar memenuhi haknya, kedepannya setiap ASN wajib membuat rencana kinerja pegawai dan laporan capaian kinerja pegawai secara rutin setiap bulannya,”tandasnya.

Sementara itu, Kepala BPPKAD Sampang Suhartini Kaptiati belum bisa dimintai keterangan ihwal jumlah OPD yang belum mengajukan SP2D untuk pencairan TPP ASN di setiap perengkat daerah di Sampang. Saat dihubungi melalui telepon pribadinya yang bersangkutan beralasan sedang sibuk, sehingga belum bisa dikonfirmasi lebih lanjut. “Maaf mas, saya sedang sibuk, masih ada rapat,”singkatnya. (sub/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *