oleh

Pencegahan Pesta Pernikahan Dipasrahkan ke Polsek

Kabarmadura.id/Sumenep-Pemerintah melarang warga melangsungkan pernikahan dengan undangan lebih dari 15 orang. Jika tetap mengadakan pesta pernikahan, maka akan dibubarkan oleh pihak kepolisian.

Kasubbaghumas Polres Sumenep AKP Widiarti mengatakan, pengawasan terhadap kegiatan pernikahan akan dilakukan oleh Kepolisian Sektor (Polsek). Alasannya, lebih efektif dalam mengantisipasi kerumunan akibat pernikahan.

Ia berharap peraturan tersebut tidak diabaikan oleh masyarakat. Sebab, berkumpulnya banyak orang dapat menjadi penyebab mudahnya penyebaran Covid-19.

Untuk pengamanan saecara pasti, ada sekitar 60 personel yang diterjunkan. Operasi dilakukan sesuai arahan kapolri untuk menekan potensi penularan Covid-19 ditambah personel di polsek masing-masing.

“Kami akan terus melakukan pemantauan terhadap masyarakat melalui kapolsek,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolsek Bluto Iptu Supeno mengatakan, dalam hal pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan merupakan tanggung jawab bersama. Sebab, tanpa adanya kekompakan tidak akan pernah berjalan dengan maksimal.

Menurutnya, pengawasan saat ini sudah dilakukan di beberapa titik. Termasuk seluruh desa yang ada di Bluto. Tercatat, ada 4 desa yang sudah dilakukan pencegahan.

“Alhamdulillah masyarakat menuruti apa yang disarankan polsek. Empat desa sudah dilakukan pengawasan dan alhamdulillah proses nikah tetap berjalan meski tanpa mengundang banyak orang,” paparnya.

Sementara itu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Bluto Zainuri mengatakan, di tengah Covid-19 masyarakat ada sebagaian yang mendaftar melalui online utnuk pencatatan pernikahan. Hal tersebut dilakukan sebagai  antisipasi dan menghindari kontak langsung. Ia juga selalu mengimbau agar masyarakat tidak menggelar pesta pernikahan.

“Jumlah pendaftar nikah di kecamatan bluto sebanyak 52 dari Januari hingga Maret. Bulan April sebanyak 5 orang lebih,” paparnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi (Kasi) Bimas Islam Kemenag Kabupaten Sumenep Abd. Azis mengimbau agar masyarakat tidak melakukan kerumunan massa di respsi pernikahan. Saat ini pemerintah membatasi maksimal 15 orang. Harapannya, semua calon pengantin tidak menggelar pernikahan dengan undangan lebih dari itu.

“Kami memang terus mewanti-wanti pada setiap Kepala KUA di setiap kecamatan di Sumenep agar memberikan imbauan kepada masyarakat untuk jauhi kerumunan pada saat pernikahan berlangsung,” pungkasnya. (imd/pai)

Komentar

News Feed