Pencemaran Limbah Tambak Tidak Terpantau

  • Whatsapp
TIDAK TERPANTAU: DLH Sampang menyebut mayoritas tambak budidaya tidak mengantongi UKL/UPL dan SPPL, akibat limbah tidak terpantau.

Kabarmadura.id/SAMPANG-Tingkat kepatuhan mayoritas pelaku usaha tambak budidaya ikan dalam mengurus izin lingkungan, relatih rendah. Akibatnya limbah dan pencemaran lingkungan yang disebabkan aktivitas tambak itu, tidak terpantau.

Para pelaku usaha tambak dengan luasan di bawah 5 hektar wajib memiliki izin lingkungan berupa surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan (SPPL). Jika luas tambak sudah di atas 5 hektar, wajib mengantongi izin upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL), dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Sehingga upaya pemantau limbah dan pencemaran lingkungan lebih mudah.

Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sampang Zainullah membenarkan bahwa banyak tambak tidak mengantongi izin lingkungan. Akibatnya, limbah dan pencemaran lingkungan yang disebabkan aktivitas dan dampak adanya tambak sulit terpantau.

Menurut dia, keberadaan tambak budidaya tentunya menyisakan limbah dan bisa mencemari lingkungan sekitar. Maka sangat penting dan wajib kepemilikan izin lingkungan untuk memudahkan proses pemantauan, karena sebelum izin turun, DLH dan tim melakukan survei dan pengkajian kelayakan serta dampak yang ditimbulkan.

“Hingga saat ini, tambak yang memiliki izin lingkungan berupa SPPL hanya sekitar 10 tambak, sehingga limbah dan dampak percemaran lingkungannya sulit terpantau,” ucap Zainullah kepada Kabar Madura, Rabu (13/3).

Ia menjelaskan, setiap pelaku wajib memiliki izin lingkungan. Itu berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL dan SPPL yang diperkuat dengan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 16 Tahun 2014, yang mewajibkan semua petambak dan sebagainya, harus mengntongi izin lingkungan.

Persyaratan pengurusan izin lingkungan, meliputi SPPL, UKL-UPL dan amdal, pelaku usaha cukup mengajukan surat permohonan dan melangkapi sistem keamanan dan kenyamanan lingkungan usaha, setelah itu, izin dapat diterbitkan.

“Kami hanya menerbitkan izin untuk usaha tambak budidaya yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan memastikan limbah  terpantau dengan baik,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Perikanan dan Budidaya Ikan Dinas Perikanan Sampang Moh. Mahfud menjelaskan, menjamurnya tambak budidaya ikan di Sampang yang beroperasi secara ilegal, karena tidak dilengkapi izin, karena memang tambak budidaya relatif baru, masih banyak yang tahu dan paham aturannya.

Mahfud mengaku, sudah sering menyampaikan dan meminta para penyuluh perikanan dan pemerintah kecamatan untuk mendampingi dan mengarahkan para pelaku budidaya di berbagai wilayah untuk segera melengkapi izin yang dibutuhkan, seperti izin pemanfaatan ruang (IPR), SPPL atau UKL/UPL, izin usaha perikanan (IUP) dan sebagainya.

“Kami akan terus mensosialisasikan terkait aturan izin tambak budidaya ini, karena hal itu merupakan tugas dan tanggung jawab dan kami juga berharap ada kesadaran dari pelaku usaha untuk segera melengkapi izinnya,” ungkapnya.

Terpisah, anggota Komisi II DPRD Sampang Sahid menilai, banyaknya tambak ilegal di wilayahnya itu, tidak murni kesalahan masyarakat, karena warga hanya berusaha, dan mendorong kemajuan perekonomian. Melainkan pemerintah kurang tanggap, sehingga banyak pelaku usaha tambak yang tidak tahu soal kewajiban memiliki izin.

Meningkatnya pertumbuhan usaha tambak budidaya ikan itu, sangat mendukung terhadap kemajuan daerah. Untuk itu, politisi Partai Golkar itu sangat mengapresiasi semua warga yang sudah menjalakaan usaha tambak budidaya ikan, kendati belum melangkapi izin, karena pelaku usaha itu adalah pelopor penggerak kemajuan perekonomian.

“Harusnya pemerintah aktif mensosisialisasikan kepada warga terkait izin tambak ini dan yang tak kalah penting mikanisme dan persyaratan dalam pengurusan izi jangan dipersulit dan rumit, masyarakat berusahan saja sudah sangat positif  untuk kemajuan daerah,” tukasnya. (sub/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *