Pendamping PKH Diduga Jadi Timses

  • Whatsapp
KM/ABDUL WAHED-SELEBARAN: Sejumlah peserta sosialisasi mendapatkan selebaran calon anggota legislatif (caleg) untuk DPR RI Dapil Madura, Dja'far Shodiq saat reses yang digelar di Ponpes Az-Zubair Jalan Raya Panggung Kota Sampang.

Caleg NasDem Ikut Dipanggil Bawaslu

Kabarmadura.id/SAMPANG-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sampang memanggil Dja’far Shodiq,  calon anggota DPR-RI terkait resesnya r di Ponpes Az-Zubair Jalan Raya Panggung Kota Sampang yang diduga ada unsur kampanye terselubung.

Dalam reses tersebut, Bawaslu mencurigai, kader Partai NasDem tersebut melakukan kampanye kepada para undangan reses dengan diberikan seleberan kertas calon DPR RI.

Saat dikonfirmasi, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sampang Yunus Ali Ghafi mengatakan, pihaknya sudah meminta keterangan caleg DPR RI tersebut di kantornya.

Selain caleg, Bawaslu juga memanggil operator Program Keluarga Harapan (PKH) dan kordinator lapangan (korlap) PKH untuk dimintai kererangan.

“Kami mengetahuinya Jum’at kemarin, di hari itu kami panggil bersangkutan dan korlap PKH kabupaten, operator PKH juga dipanggil, tahapannya dalam proses penyelidikan,” katanya.

Kasus tersebut, hingga kini masih dalam proses penyelidikan di lapangan. Rencananya, pekan ini Bawaslu Sampang juga akan memanggil pihak terkait seperti panitia untuk dimintai keterangan. Sayangnya, Yunus enggan menyampaikan hasil keterangan dari pemeriksaanya, karena saat ini masih investigasi keterkaitan dengan operator PKH.

“Out poutnya akan kami sampaikan pekan ini kami akan kembali memanggil pihak terkait utamanya panitianya,” tegasnya.

Sebelumnya, caleg DPR RI Dapil Madura Dja’far Shodiq membenarkan telah dipanggil Bawaslu Sampang terkait acara yang berlangsung di Ponpes Az-Zubair. Namun, dirinya menegaskan, kehadirannya sebagai pemateri bukan dalam rangka kampanye pencalonannya.

“Kegiatan itu adalah sosialisasi Undang-Undang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) dari Kementerian PP PA, karena mitra kerja Komisi VIII DPR RI, jadi semua yang bikin acara dan membiayai itu kementerian,” katanya.

Beredarnya lembaran kartu nama ke beberapa peserta tanpa sepengetahuan dirinya. Dia memperkirakan, kartu nama itu diperoleh dari sisa stok gudang di lokasi tersebut.

“Yang jelas saya tidak memanfaatkan untuk kampanye, soal temuan Bawaslu terkait kartu nama kurang tahu saya, ketika acara berlangsung tidak ada APK hanya gambar lambang DPR RI dan Kementerian PP PA, mungkin sisa dari gudang rumah kayu dilokasi, saya tahu tidak boleh kampanye di tempat pendidikan,” kelitnya. (awe/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *