Pendamping PKH Dituntut Bekerja Maksimal

  • Whatsapp
HARUS MAKSIMAL: Para tenaga pendamping PKH di Kabupaten Sampang dituntut bekerja lebih maksimal dalam melakukan verifikasi penerima bantuan.

Kabarmadura.id/Sampang-Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), meminta para tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sampang untuk bekerja lebih maksimal. Pasalnya di wilayah tersebut terdapat sebanyak 2.603 KPM PKH dengan nilai bantuan sekitar Rp8,4 miliar yang bermasalah. 

Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Sampang Nanang Muldiyanto mengatakan, pihaknya mulai melakukan verifikasi dan validasi KPM PKH yang terdeteksi non eligible, sebab para pendamping diberi deadline oleh kemensos untuk diverifikasi dan melakukan validasi ulang langsung ke lapangan, terkait dengan adanya data KPM PKH yang non eligible, TKI dan cerai sebanyak 1.411 orang tersebut.

Namun sebagian tenaga pendamping masih ada yang sedang mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) Family Development Session (FDS) di Jogjakarta, maka sebagian masih belum melakukan verifikasi tersebut.

Pihaknya berkomitmen untuk segera menuntaskan proses verval ulang data KPM PKH, sebab, jika tidak segera dilakukan, maka efeknya kepada para tenaga pendamping sendiri dan para penerima bantuan.

“Yang jelas, kami meminta kepada teman-teman pendamping, lebih maksimal melakukan pendataan, jangan sampai terlewatkan, kalau memang sudah tidak layak, tidak mempunyai komponen, silahkan di non eligible sesuai dengan juknis,” pintanya, Selasa (27/8).

Kata Nanang (sapaan akrabnya), manakala KPM PKH itu masih layak, memiliki komponen dan memenuhi kriteria sebagai penerima bansos tersebut, maka bansos PKH dapat segera disalurkan, karena buku tabungan masih ada di bank penyalur, supaya mereka bisa menikmati hak sebagai penerima bansos.

“Saat ini, pendamping sudah turun melakukan pendataan, dalam waktu dekat  sudah selesai dan bantuan bisa segera disalurkan kepada yang berhak,” tandasnya.

Kasubdit Bantuan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) RI KeuKeu Komarawati mengatakan, dalam satu tahun anggaran, terdapat empat kali proses penyaluran bantuan PKH kepada KPM di berbagai daerah, tak terkecuali di Kota Bahari.

Mekanisme dalam penyaluran bantuan itu, diawali dengan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh para pendamping bansos kerakyatan itu, setelah hasil verifikasi ada, maka pendamping menginput data-data para penerima tersebut.

“Kami akan meningkatkan kendali para pendamping PKH ini dan terus memantau sejauh mana kinerjanya,” katanya saat berkunjung ke Sampang. (sub/pin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *