Pendamping Tepis Realisasi Program Kotaku di Sampang Rawan Penyimpangan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) KLARIFIKASI: (Dari kiri) Asisten Mandiri Program Kotaku, Hari dan Fasilitator Senior Kotaku Ahmad Farhul Hidayah membeberkan realisasi program Kotaku dari pemerintah pusat

KABARMADURA.ID, SAMPANG-Pendamping program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Sampang menepis realisasi program itu rawan penyelewengan. Mereka mengaku pelaksanaan proyek dilakukan dengan pengawasan berlapis.

Asisten Mandiri Kotaku, Hari, mengaku program Kotaku dikerjakan dengan pengawasan ketat. Terdapat beberapa lapis pengawasan di internal Kementerian PUPR dan setiap waktu dimonitoring.

“Kalau kami setiap hari ada di lokasi pekerjaan. Beserta tiga fasilitator tehnik. Dua fasilitator mendampingi satu desa. Dan satu fasilitator mendampingi dua desa, ” katanya.

Selanjutnya, pengawasan dilakukan oleh koordinator kota yang mebawahi pendamping atau asisten mandiri di tingkat kabupaten. Selain itu, monitoring juga dilakukan oleh oversight service provider (OSP) 3 Provinsi Jawa Timur.

Pengawasan juga dilakukan oleh kelompok kerja perumahan dan kawasan pemukiman (Pokja PKP). Terdapat 36 personel Pokja PKP yang berasal dari semua instansi pemerintah yang terkait di Sampang.

“Kalau urusan pengawasan sangat banyak. Sehingga bisa saja desa kebingungan dengan sistem pengawasan yang ketat, ” ucapnya.

Dalam hal pencarian anggaran, nilainya Rp1 miliar, dibagi dua termin. Termin pertama dicairkan sebesar 70 persen, termin kedua sebesar 30 persen.

Anggaran dicairkan ke lembaga keswadayaan masyarakat (LKM). Kemudian dana dicairkan ke kelompok swadaya masyarakat (LSM) untuk direalisasikan. Sementara penggunaan anggaran diakui disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan proyek visit.

Di lokasi yang sama, Senior Fasilitator, Ahmad Farhul Hidayah, memyampaikan bahwa progres pekerjaan di empat desa sudah melebihi 50 persen.

Hal tersebut berbanding lurus dengan penggunaan anggaran pada termin pertama. Di antaranya, progres pekerjaan di Desa Sejati 80 persen,  Desa Taddan 59 persen, dan di Desa Banjar Talela, Kecamatan Camplong baru 47 persen. Sementara kemajuan pekerjaan fisik di Desa Jelgung, Kecamatan Robatal sebesar 67 persen.

“Sementara penggunaan atau pemanfaatan anggaran BPM nya seimbang dengan progres pekerjaan. Sehingga penggunaan anggaran cukup ketat. Karena anggaran dari LKM ke KSM ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi, ” ungkap Ahmad Farhul.

Reporter: Fathor Rahman

Redaktur: Wawan A. Husna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *