oleh

Pendampingan DKBPPPA Sampang dalam Kasus Kekerasan Anak Dinilai Setengah Hati

KABARMADURA.ID, Sampang – Dinas keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DKBPPPA) Sampang dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dinilai tidak maksimal. Sebab selama ini peran dinilai setengah hati dan terkesan diam di tempat.

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) DKBPPPA Sampang Masruhah mengklaim sudah intens memberikan bantuan pendampingan terhadap anak dan perempuan dalam kasus kekerasan. Dalam menangani kasus tersebut pihaknya hanya melakukan saat sudah status terlapor. Sebab, jika tidak ada laporan maka pihaknya tidak bisa memberikan bantuan pendampingan terhadap korban.

”Kita hanya tangani yang terlapor. Seberat apapun kasusnya kalau tidak ada laporan, kita tidak bisa membantunya,” ungkapnya, Selasa (6/10/2020).

Bahkan pihaknya menuturkan, penyebab tidak ada laporan dari masyarakat terkait kasus yang dialaminya, karena kebanyakan pelaku kekerasan merupakan keluarganya sendiri. Sehingga tidak dilaporkan karena diangggap masuk aib keluarga. Padahal kasus tersebut perlu tindakan agar tidak terulang kembali, semisal lapor ke pihak kepolisian

“Kasus itu perlu dilaporkan, tetapi yang terjadi pihak korban tidak melaporkan, karena takut aib keluargnya terbongkar,” katanya.

Kendati demikian, lanjut Masruhah, persoalan tersebut biasanya terungkap apabila pihak keluarga sudah tidak terima dengan kasus yang menimpanya. Namun hal itu apabila pelaku kekerasan itu bukan dari keluarganya.

“Selama ini yang melaporkan kasus kekerasan itu masih sedikit, sebab laporannya minim, dan biasanya kasus itu terungkap kalau bukan keluarga besarnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Aktivis Perempuan Madura Development Watch (MDW) Sampang Farida, menuturkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bahari masih setengah hati. bakan terkesan tidak ada sama sekali, padahal PPPA tersebut mempunyi tanggung jawab besar.

“Seharusnya ada sosialisasi dari dinas agar kekerasan berkurang, semisal sosialisasi ke masyarakat agar bisa mendorong program pemerintah ini,” cetusnya.

Sayangnya, lanjut perempuan yang dikenal getol membela kaum perempuan itu, dalam penanganan kasus kekerasan ini selalu berdalih terkait ketersedian anggaran, padahal jika memang anggaran tersebut tidak mencukupi tinggal mengusulkan, bukan diam dan hanya menunggu laporan.

“Pengalaman saya, PPPA itu selalu beralasan tidak ada anggaran, ini sangat tidak relevan jika dibiarkan,” singkatnya (mal/mam).

Komentar

News Feed