Pendapatan BUMD Sampang dari Rp16 M Menyusut Jadi Rp500 Juta

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) ALOT: Sejumlah aktivis Lasbandra, PT. GSM dan anggota DPRD melakukan diskusi tentang BUMD di ruang Komisi Besar DPRD Sampang, Rabu (8/9/2021).

KABARMADURA.ID, SAMPANG-Pendapatan hasil pengelolaan bisnis milik PT. Sampang Sarana Shorebase (PT.SSS) menyusut. Badan usaha milik daerah (BUMD) Sampang itu tadinya menghasilkan Rp16 miliar, namun di laporannya keuntungan bersihnya hanya jadi Rp1 miliar. Sehingga yang tersetor ke pemerintah daerah hanya ratusan juta.

Hal itu terungkap saat aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Pemberdayaan dan Peduli Rakyat Surabaya (Lasbandra) saat audensi dengan PT. Geliat Sampang Mandiri (PT. GSM) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, Rabu (8/9/2021).

Dalam audiensi itu terungkap hasil pendapatan bisnis di PT. SSS sebesar Rp16 miliar pada tahun 2020. Namun dari jumlah itu, keuntungan bersih hanya diperoleh sebesar Rp 1 miliar. Sementara setoran yang dilakukan PT. GSM atas pendapatan bisnis oleh PT. SSS sebagai anak perusahaan sebesar Rp500 juta.

Ketua Lasbandra Rifa’i menilai, belum ada transparansi dari PT. GSM sebagai holding company dari perusahaan PT. GSM. Utamanya terkait penyusutan pendapatan itu.

“Penyusutan itu mengundang banyak pertanyaan. Sehingga yang disetor kepada pemerintah daerah hanya ratusan juta, ” katanya.

Menurutnya, ada indikasi ketidaksesuaian antara biaya operasional dengan pendapatan BUMD itu. Sehingga perlu ada kejelasan jumlah karyawan dan direksi di BUMD. Terutama di PT. SSS yang menyedot pendapatan hingga terisa satu miliar.

Selain itu, Rifa’i juga mempertanyakan beberapa hal lain, seperti soal tindak lanjut rekomendasi panja 2020, progres pansus 2015, biaya operasional yang tidak relevan ddngan pendapatan dan indikasi penyertaan modal 0 rupiah pada saat pembentukan SMA (audit BPK tahun 2020) dan bukti ada keterlambatan penywrttaan modal 615 hari.

Termasuk wacana renumerisasi dan keberaadaan BUMD yang dinilai tidak berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sebab terbukti, pada tahun 2020 pendapatan BUMD yang disetor hanya ratusan juta.

“Kami berharap ada transparansi lebih jelas soal pengeluaran BUMD yang sangat besar. Setidaknya ada efisiensi pengeluaran. Sehingga berkontribusi besar terhadap PAD, ” pintanya.

Di tempat yang sama, pegiat sosial, Mahrus yang tergabung di audensi itu menengarai, penyusutan itu lantaran ada ketidaksesuaian dalam manajemen operasional perusahaan. Sebab, biaya operasional sangat tinggi dan membuat penghasilan bersih minim.

“Ini ada ketidaksesuaian antara pendapatan dan operasional. Intinya berat di ongkos. Sehingga kami menilai lebih baik dibubarkan saja, ” ucap Mahrus.

Menanggapi itu, Direktur Operasional PT. GSM, Tamsul mengakui terkait penyusutan itu.  Alasannya, biaya operasional dan harga pokok pembelian (HPP) sangat tinggi. Sehingga sisanya hanya sebesar Rp 1 miliar.

“Dari Rp16 miliar itu, sebesar Rp11 miliar lebih digunakan untuk biaya HPP. Sementara sekitar empat miliar kurang lebih untuk biaya operasional. Sehingga sisanya hanya sebesar Rp 1 miliar, ” terang Tamsul.

Kemudaian Rp1 miliar dibagi dua. Sebab saham di PT. SSS adalah 51 persen milik pemerintah daerah dan sisanya milik PT. PWJ. Sehingga pendapatan yang masuk ke PT. GSM sebagai induk perusahaan dari PT. SSS hanya sebesar Rp500 juta.

“Sehingga kami setor ke pemerintah sebesar Rp500 juta. Kami tidak mengurangi jumlah itu. Karena 99 persen pendapatan adalah milik pemerintah, ” imbuhnya.

Soal biaya operasional yang cukup tinggi, Tamsul mengusulkan agar kantor PT. SSS di Jakarta dan di Surabaya dipindah ke Sampang.

“Setelah kami hitung, jika ada perpindahan kantor maka akan menghemat pengeluaran sebesar Rp1,5 miliar, ” imbuhnya. (man/waw)

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *