oleh

Pendapatan Pajak Reklame Belum Sebanding dengan Potensi yang Ada di Kabupaten Sampang

Kabarmadura.id/Sampang-Memasuki  triwulan ketiga tahun anggaran 2020, realisasi pajak reklame sudah mencapai 71 persen dari target yang sudah ditetapkan. Pajak reklame yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sampang itu, ditengarai belum sesuai dengan potensi yang ada selama ini.

Anggota Komisi II DPRD Sampang  Agus Husnul Yakin membeberkan,  upaya Pemkab melalui OPD terkait dalam menggali potensi-potensi dan pengelolaan PAD harus terus dimaksimalkan. Dirinya menilai, selama ini sisi pendapatan belum tercapai sesuai target yang sudah ditentukan. Bahkan dirinya menilai realisasi pajak reklame belum sesuai dengan potensi yang ada.

Kata dia, masih ada kelemahan OPD dalam melihat dan mencari potensi-potensi pendapatan yang ada di wilayah Sampang selama ini. Namun demikian, pihaknya mengapresiasi kinerja Pemkab yang mampu memenuhi target pendapatan, namun hal itu harus disesuaikan dengan potensi yang ada.

“Kami masih meragukan upaya penggalian potensi-potensi belum maksimal,” ungkap politisi senior dari partai PBB itu, Minggu (2/8/2020).

Pria yang akrab disapa Aba Agus itu berjanji, pihaknya akan terus mendorong Pemkab agar lebih memaksimalkan upaya penggalian potensi-potensi pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pajak dan semacamnya, karena pihaknya menilai dalam realisasi target pendapatan, masih sangat jauh dari potensi yang ada di Sampang. Oleh karena itu, pihaknya perlu memastikan apakah selama ini sudah dikakukan penelusuran secara maksimal melalui beberapa mekanisme yang berlaku atau hanya berdasarkan perkiraan atas pendapatan setiap tahunnya.

“Terus terang kami meragukan, bisa jadi dalam realisasi pajak reklame ini karena target terlalu rendah tidak sesuai potensi yang ada,” terangnya.

Sementara itu, Kabid Pendapatan BPPKAD Sampang Choiriyah mengatakan, realisasi PAD yang bersumber dari pajak reklame pada semester pertama tahun anggaran berjalan sudah mencapai 71,23 persen atau senilai Rp712.384.200 dari target Rp1 miliar.

Untuk potensi PAD dari reklame itu sulit diprediksi, karena pemasang tidak menentu, karena sebagaian pemasang di tahun 2019 lalu tidak memperpanjang lagi pada tahun ini, maka otomatis pendapatan itu menurun.

“Kalau reklame ini potensinya tidak baku, kondisional, tergantung banyaknya pemasang, soalnya potensi yang tahun lalu belum tentu memperpanjang tahun ini,” kelitnya.

Lanjut dia, seyokyanya para tim lapangan selalu turun mencari potensi-potensi pendapatan, termasuk reklame itu. Sementara untuk proses pengurusan izinnya langsung melalui DPMPTSP. Sedangkan instansinya sebatas penerima pajak. Untuk besaran pajak reklame itu disesuaikan dengan ukuran dan ketegorinya, sebab ada reklame yang berupa videotron, papan billboard dan baliho kecil.

“Kalau terkait besaran pajak setiap reklame ini, tim lapangan yang tahu, saya tidak tahu pasti, hanya menerima laporan, karena tim lapangan yang melakukan penghitungan dan pencarian potensinnya,” pungkasnya. (sub/pin)

Komentar

News Feed