oleh

Pendataan Habis Rp1,3 M, Bansos 2021 Masih Gunakan Data Lama

KABARMADURA.ID, SAMPANG-Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang memverifikasi data kemiskinan yang menghabiskan anggaran sebesar Rp1,3 miliar. Kendati demikian, hal itu tidak ditetapkan sebagai rujukan jumlah penerima bantuan sosial (bansos).

Praktis, data yang dilakukan tahun lalu itu tidak terpakai. Sebab, penyaluran bansos menggunanan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos) yang terverifikasi tahun 2019. Data itulah yang menjadi acuan jumlah penerima semua bansos di tahun 2020.

Meskipun difokuskan untuk pendataan kemiskinan, Rp1,3 miliar itu juga digunakan untuk honorarium 200 petugas verifikasi. Mereka bertugas di 14 kecamatan di Sampang.

Data tersebut saat ini masih disembunyikan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Sampang. Namuna sejak tahun lalu, data itu diajukan ke Kemensos untuk diverifikasi dan masuk ke DTKS.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Sampang Fadeli membenarkan hal itu. Bahkan memprediksi, tahun 2021 ini juga akan menggunakan data tahun lalu. Meski ada perubahan dari hasil verifikasi lapangan (verlap) Dinsos Sampang.

Fedeli mengakui bahwa data kemiskinan di Sampang tidak ditetapkan oleh Kemensos sebagai acuan data pemerima bansos.

“Sudah diajukan sejak tahun lalu. Tapi tidak ditetapkan. Sebab, bansos tetap memakai data di DTKS. Sementara data dari daerah tidak diverifikasi,” katanya.

Pendataan dengan anggaran cukup besar itu sebenarnya keinginan Pemkab Sampang. Tujuannya, untuk memiliki database warga miskin. Sebab data itu akan diselaraskan dengan data kependudukan.

Data hasil verifikasi pemkab itu memiliki format yang sama dengan DTKS. Sehingga, jika diverifikasi, mudah selaras dengan DTKS. Mulai dari jumlah kartu keluarga (KK) dan jumlah iIndividu. Bahkan, pendataannya sudah menggunakan nomor identitas kependudukan (NIK).

Namun kelemahannya, kata Fadeli, data milik Pemkab Sampang itu bersifat offline, bukan online. Sehingga sulit diselaraskan dengan data kependudukan di Dispendukcapil. Kendati demikian, diyakini bahwa data terbaru yang dimiliki pemkab itu kemungkinan lebih valid.

“Data hasil verifikasi tahun 2020 jelas masih tersimpan di sini. Untuk saat ini kami tidak bisa membeberkan data jumlah warga yang masuk data kemiskinan. Namun yang jelas, pemerintah tidak bisa berbuat banyak dengan ketentuan data dari Kemensos,” ucapnya.

Dengan kepemilikan data itu, anggota Komisi IV DPRD Sampang, Shohebus Sulton berpesan agar Pemkab Sampang tetap mengarsipkan. Sehingga bisa menjadi perbandingan dengan data kemiskinan yang lain.

“Yang penting hasil verifikasi data tahun lalu valid bisa disimpan. Sebab, data di DTKS merupakan sebagian dari data lama yang belum terupdate,” imbuhnya.(man)

 

Komentar

News Feed