Pendataan Masih 80 Persen, Pencairan BLT di Bangkalan Ditargetkan Mei

  • Whatsapp

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Program bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah pusat yang mengharuskan desa mengambil anggaran dana desa (DD) tengah direalisasikan di Bangkalan.

Hingga kini, proses pendataan BLT bagi warga Bangkalan yang terdampak adanya Covid-19 belum selesai. Pendataan tersebut masih mencapai 80 persen.

Bacaan Lainnya

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMPD) Bangkalan Ahadiyan Hamid mengakui bahwa proses pendataan yang lama ini dikarenakan banyaknya masyarakat calon penerima BLT tidak memiliki e-KTP.

Pihaknya saat ini masih menunggu laporan dari kepala desa hasil data masyarakat yang akan menerima BLT ini.

“Kalau di kami tidak ada kendala, kami masih menunggu laporan dari kepala desa untuk bisa melakukan proses tahapan selanjutnya,” katanya, Selasa (27/4/2020).

Mengenai target jumlah BLT yang akan disalurakan kepada masyarakat Bangkalan, dirinya belum bisa memastikan hal itu, karena siapa saja yang akan menerima, dikembalikan ke desa. Terlebih, yang mengerti keadaan ekonomi masyarakatnya adalah desa itu sendiri. Hanya saja, agar tidak salah sasaran, data penerima menggunakan DTKS.

“Untuk memastikan warga yang akan menerima benar-benar tidak mampu, ada tim khusus yang melakukan survey, sesuai tidak kondisi di lapangan dengan data DTKS,” ujarnya.

“Tim ini terdiri dari 10 orang dengan diketuai oleh kepala desa dan anggotanya dari perangkat desa beserta pendamping PKH,” imbuhnya.

Lelaki yang kerap disapa Dhiet ini menargetkan, agar proses pendataan itu selesai pada akhir bulan ini juga. Sehingga, bulan berikutnya bisa dilakukan proses selanjutnya dan pencairan.

Dia mengingatkan, agar kepala desa di seluruh Bangkalan untuk memilih warganya yang benar-benar tidak mampu dan belum menerima PKH atau BPNT. Sebab, yang berhak menerima BLT adalah yang tidak mampu dan belum tercatat di keduanya.

“Maksimal penggunaan DD untuk BLT ini adalah 35 persen dari DD yang diterima per-desa. Jadi, tidak ada minimal, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan desa,” terangnya.

Di tempat terpisah, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron menyampaikan, agar menjalankan program dan kegiatan desa sesuai aturan yang berlaku. Apalagi, di tengah wabah Covid-19 ini pemerintah menyisihkan sebagian anggaran dana desa ke bentuk program bantuan langsung tunai (BLT). Untuk itu, bupati meminta agar penyalurannya tepat sasaran.

“Sehingga nantinya progam BLT di Desa jangan sampai tumpang tindih dengan program PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Harus tepat sasaran dan selektif,” tegasnya.

Dia berpesan, agar data masyarakat yang menerima BLT ini adalah warga yang terdampak covid-19. Dia menjelaskan, bahwa untuk proses pencairannya sendiri nanti akan dilakukan melalui transfer. Sehingga, BLT yang diberikan bisa diterima langsung oleh warga.

“Pencairan akan kami lakukan melalui transfer, agar tepat sasaran nantinya,” pungkasnya. (ina/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *