oleh

Pendataan Terkendala e-KTP, Penerima BLT di Bangkalan Bakal Pakai Data DTKS

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak dari Coronavirus Disease (Covid-19), pemerintah pusat telah mengeluarkan regulasi mengenai pengalihan penggunaan dana desa (DD) menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Di Bangkalan, regulasi tersebut telah dibahas oleh bupati Bangkalan bersama forkopimda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bangkalan.

Saat inii, tahapannya masih proses pendataan. Data penerima BLT akan disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Tetapi, menurut Kepala DPMD Bangakalan Ahmad Ahadiyan, DTKS itu bisa digunakan untuk melakukan pendataan penerima BLT-DD. Namun, sebatas yang belum mendapatkan PKH dan BPNT.

Bantuan dari pemerintah pusat ini telah diatur dalam peraturan menteri desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Di tengah wabah Covid-19, Kemendes mengambil kebijakan untuk menyisihkan sebagian dana desa ke dalam bentuk program BLT.

“Kami acuannya menggunakan DTKS yang dari Dinsos Bangkalan, tapi yang tidak dapat PKH dan BPNT. Tapi, tim relawan harus mengecek dengan formulir prosedur penerima BLT maka, jika sesuai maka berhak mendapatkannya,” terangnya.

Dalam realisasi pendataan dan pengecekan penerima BLT, masih ada kendala. Di mana banyak masyarakat Bangkalan yang belum memiliki elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP).

Hal tersebet sesuai perintah dari Menteri Desa dan PDT Abdul Halim Iskandar, penerima BLT DD Covid 19 wajib memiliki KTP elektronik. Sebab, penyaluran BLT itu akan dilakukan secara nontunai.

“Dana BLT DD Covid 19 ini harus diberikan non tunai ditransfer melalui bank. Nah secara otomatis pada saat pembuatan rekening-nya harus ber-KTP eletronik ya kalau ngak mempunyai rekening kan tidak bisa ditransfer, jadi calon pnerima BLT DD Covid-19 ini harus ber-KTP,” jelas lelaki yang kerap disapa Dhiet ini.

Masih menurut Dhiet, penerima BLT DD ini  adalah warga yang berdomisili di desa tersebut, dan.warga desa itu harus mempunyai KK atau KTP elektronik.

Tim relawan covid-19 yang tengah melakukan pendataan diharap mendata secara valid. Soal realisasinya, mantan camat Kamal ini belum bisa memastikan.

“Kalau untuk realisasinya kami masih menunggu selesai pendataan, pendataan kapan selesai hal itu kami menunggu hasil pendataan dari desa yang saat ini tengah berlangsung,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron mendesak kepada seluruh aparat desa untuk mempercapat proses segala bentuk bantuan kepada masyarakat dampak dari wabah Covid 19. Khususnya yang bersumber dari DD. Bahkan dia menekankan, penerima anggaran BLT yang bersumber dari DD harus di luar penerima manfaat lain. DPMD juga diminta selektif dalam pembagian bantuan.

“Tidak boleh ada double penerima agar bantuan tersebar secara merata dan tepat,” jelasnya.

Ia menjelaskan, setiap KK akan mendapat Rp 600 ribu. Sesuai juknis akan dilakukan selama 3 bulan. Jumlah anggarannya disesuaikan dengan kekuatan desa dengan maksimal 35 persen dari anggaran di atas Rp 1,2 miliar. Bantuan ini akan terus dilakukan selama 3 bulan dan akan dilanjutkan jika wabah belum berakhir.

“Kami bersama instansi terkait masih akan melakukan pendataan, sehingga penerima manfaat benar-benar tepat sasaran serta sesuai dengan aturan,” pungkasnya. (ina/waw)

Komentar

News Feed