oleh

Pendirian BNN Tahun 2020 Gagal Akibat Covid-19

Kabarmadura.id/Pamekasan– Rencana Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk mendirikan Badan Narkotikan Nasional (BNN) di Kabupaten berjuluk gerbang salam masih terkatung-katung oleh adanya wabah Covid-19 yang hingga saat ini belum terselesaikan secara utuh.

Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan Raja’e, mengaku tidak bisa mengupayakan pembangunan BNN di tahun 2020 ini. Sebab mewabahnya Covid-19 merupakan permasalahan sebagai utama mengapa hingga saat ini belum bisa mendirikan BNN.

Kendati tidak dapat diupayakan berdiri tahun ini, namun Mantan Kepala Desa (Kades) Bujur Barat itu menyebutkan, telah melengkapi segala syarat yang harus dilengkapi untuk bisa mendirikan BNN.

Bahkan dirinya menegaskan, tidak ada yang sulit dalam proses pemenuhan prasyarat, hanya saja karena terhambat oleh adanya wabah Covid-19. Sehingga Pemerintah Pusat mengurungkan untuk segera membentuk BNN di daerah.

“Kalau syarat-syaratnya kami sudah lengkapi, syaratnya tidak sulit kok, hanya karena ada Covid-19 ini jadi terhambat,” ucapnya, Minggu (30/8/2020).

Hingga saat ini di wilayah Madura hanya Kabupaten Sumenep yang memiliki lembaga pemberantas narkotikan tersebut, sementara tiga kabupaten lainnya belum memiliki badan penanggulanagan narkotika yang berada di bawah naungan BNN.

Raja’e menyebutkan, pembentukan BNN di Kabupaten Pamekasan diyakini akan dilanjutkan pada tahun 2021 mendatang. Sebab tahun 2020 saat ini tengah memasuki akhir tahun dan tidak akan memungkinkan berdiri di tahun ini.

“Sepertinya akan sampai masuk ke tahun 2021, karena ini kan sudah akhir tahun, tidak akan memungkinkan,” pungkasnya.

Meski begitu, Raja’e berharap penyebaran narkotika di Kabupaten Pamekasan dapat dihentikan dengan terus melakukan sosialisasi kepada seluruh unsur masyarakat. Sosialisasi tersebut diyakini efektif untuk mengantisipasi peredaran narkotika di kabupaten.

Sementara itu Aktivis pemberantasan narkotika Hasan Al-Mandury berharap pemerintah bisa segera mengupayakan mendirikan BNN. Menurutnya, sejauh ini pemerintah hanya bisa melakukan sosialisasi pencegahan tanpa dapat memberikan kebijakan lebih lanjut.

Dirinya yakin, jika pemerintah telah memiliki BNN maka tidak hanya bisa melakukan sosialisasi pencegahan, lebih dari itu pihaknya bisa melakukan karantina dan edukasi kepada setiap pelaku pengedar maupun pemakai narkotika.

“Selama ini kan kami hanya berkutat di sosialisasi, kami tidak bisa berbuat lebih. Jika ada badannya kami bisa melakukan karantina dan edukasi,” harap mantan Ketua Badan Ansor Anti Narkoba (BAANAR) Pamekasan. (ali/ito)

 

Komentar

News Feed