Penegakan Hukum Kejari Pamekasan Gunakan Tiga Perspektif: Substantif, Preventif, dan Represif

  • Whatsapp
(FOTO: KM/KHOYRUL UMAM SYARIF) KASUS: Kajari Pamekasan Mukhlis mengajak seluruh elemen bekerja sama mentaati hukum.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN -Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan terus berusaha maksimal dalam pendataan maupun penanganan kasus. Hal itu terbukti dari kurun waktu Januari hingga Juli 2021 sudah menginventarisir 180 kasus. Dari sejumlah kasus yang ditangani, 60 persen terdiri dari kasus penyalahgunaan narkoba.

Tingginya kasus narkoba itu menjadi atensi khusus Korps Adhyaksa. Untuk itu meminta semua lapisan masyarakat agar ikut berperan aktif dalam pencegahan penggunaan narkoba.

Bacaan Lainnya

Kepala Kejari (Kajari) Pamekasan Mukhlis mengatakan, untuk menekan terjadinya kasus yang berimplikasi hukum, ia sudah mengajak semua tokoh, baik dari unsur pemerintahan maupun tokoh masyarakat.

Dikatakannya, dalam penekanan perlu sinergitas dari semua pihak untuk bisa menyadarkan masyarakat pentingnya terhindar dari perkara hukum, khususnya yang berkaitan dengan kasus penyalahgunaan narkoba.

“Setiap pada kesempatan saya ajak selalu para tokoh masyarakat untuk mencari bagaimana solusi mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja,” paparnya, Kamis (22/7/2021).

Dijelaskannya, dalam penegakan hukum bisa menggunakan tiga perspektif: substantif artinya penegakan hukum dianggap terlaksana sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedua, preventif dengan melakukan pencegahan bisa dengan melakukan sosialisasi ataupun dengan cara persuasif lainnya. Ketiga yakni represif, perspektif ini merupakan upaya terakhir yang diambilnya, seperti ditangkap, ditahan, dan dipenjara.

“Setiap hari ada orang yang merasa puas, karena dimasukan ke penjara, tapi setiap hari terjadi pergesekan di antara orang-orang yang bermasalah, program dari pimpinan restorasi justice artinya keadilan yang direstorasi, ketika ada persoalan bisa diselesaikan dengan cara yang damai, jangan sampai saling membenci, yang diharapkan adalah berdamai, saling rukun,” ulasnya.

Selain itu, Kejari Mukhlis menambahkan, hal terpenting lainnya, yakni jika ada perselisihan di masyarakat bisa diselesaikan dengan cara-cara yang damai sesuai dengan local wisdom yang dihormati.

Sehingga, lanjut dia, tidak sampai diproses oleh penegak hukum, karena pada hakikatnya yang dinginkan sadarnya masyarakat untuk mematuhi segala peraturan yang sudah menjadi ketentuan.

“Seluruh elemen harus saling bekerja untuk berkolaborasi sehingga terciptanya masyarakat yang patuh hukum,”tukasnya. (rul/mam)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *