Penempatan Pejabat Baru Rawan Politisasi

  • Whatsapp

Dikhawatirkan Tidak Sesuai Kemampuan dan Keahlian

Kabarmadura.id/SAMPANG-Anggota Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Sampang, Samsul Arifin meminta Pemkab Sampang mengedepankan prinsip professional dalam menempatkan pejabat. Dalam artian, penempatan pejabat harus sesuai dengan proporsi kemampuan dan keahlian yang dimiliki, serta tidak berdasarkan pada kedekatan emosi atau politis.

Hal tersebut dikatakan Samsul Arifin menanggapi rencana penambahan enam UPTD yang dicanangkan Pemkab Sampang.

“Saya yakin pemkab, dalam hal ini bupati secara pasti akan memakai wawasan luas dalam menempatkan kepala UPTD. Beliau akan profesional dan proporsional,” ujarnya (26/3).

Menurut dia, Pemkab Sampang harus mengedepankan sikap profesional dalam mengambil keputusan terkait hal tersebut. Karena akan sangat berpengaruh pada kinerja pelayanan di Sampang nantinya. Selain itu, sikap profesional Pemkab Sampang dalam mengambil kebijakan juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.

“Tentu bupati akan dinilai oleh publik dalam kebijaksanaannya menempatkan posisi eselon-eselon yang tepat. Artinya penempatan pejabat itu tidak didasarkan pada faktor like dan dislike,”.

“Ini kan menjadi penilaian pertama kali bagi bupati – wakil bupati. Oleh sebab itu beliau harus lebih bijaksana dalam menentukan suatu kebijakan penempatan eselon yang ada,” timpalnya.

Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Pemkab Sampang, Imam Sanusi menuturkan, penambahan enam UPTD yang dicanangkan pemerintah meliputi, tiga UPTD Dinas Pertanian, dua UPTD Dinas Lingkungan Hidup, dan tambahan satu kantor UPTD Dinas Perhubungan.

“Rencana penambahan UPTD untuk tiga dinas sudah lama. Namun baru tahun ini strukturalnya bisa diisi,” katanya.

Menurut Imam Sanusi, pejabat struktural pada setiap UPTD itu akan dipimpin oleh enam pejabat baru setingkat kepala seksi (kasi).

“Jadi pejabat yang akan menempatinya nanti memang sesuai dengan poksinya, karena bupati ingin menjalankan roda pemerintahan yang maksimal,” tambahnya.

Dijelaskanya, enam kantor di setiap OPD dimaksud, di antaranya. Tiga kantor di Dinas Pertanian, yaitu UPTD pusat kesehatan hewan Kecamatan Sampang, pusat kesehatan hewan Kecamatan Jrengik, dan pusat kesehatan hewan Kecamatan Ketapang.

Adapun lainnya, dua kantor di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yaitu UPTD labolatorium lingkungan dan pengelolahan sampah. Serta satu kantor di Dinas Perhubungan yaitu UPTD pengujian berkala kendaraan bermotor. (sam/waw) 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *