Penempelan Stiker KPM, Legislatif Desak Dinsos Bangkalan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) TERKENDALA: Kepala Dinsos Wibagio menjelaskan belum adanya realisasi penempelan stiker KPM

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Untuk membedakan keluarga penerima manfaat (KPM) dan yang bukan. Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan berencana akan melakukan penempelan stiker. Namun, sayangnya realisasi tersebut terkendala dengan tidak adanya anggaran.

Kepala Dinsos Bangkalan Wibagio Suharta mengatakan, sesuai rapat audiensi sebelumnya dengan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan menunggu rapat lanjutan dengan pihak pendamping program keluarga harapan (PKH) dan pihak bank.

Bacaan Lainnya

“Kami masih menunggu koordinasi lanjutan bersama Komisi D teknisnya, mekanismenya nanti seperti apa,” katanya.

Selain terkendala anggaran, Wibagio menyampaikan, kendala lainnya yang jelas diperlukan kejujuran pendamping PKH atau BPNT di lapangan, kesadaran KPM, kepedulian semua stakeholder.

“Anggaran sharing hanya untuk sosialisasi. Sedangkan untuk verval (verifikasi validasi) DTKS sudah disiapkan dari Kemensos,” terangnya.

Kata dia, anggaran sosialisasi ini untuk kegiatan verval  DTKS. Dimana diambilkan di anggaran pendapatan dan belanja (APBD) tahun 2021 sebesar Rp400 juta. “Kalau dari Kemensos belum tau,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan menuturkan, ada dugaan Dinsos Bangkalan tahun 2019 sampai 2020 tidak melakukan perbaikan data. Tetapi sudah disampaikan oleh Dinsos tahun tersebut memang mendapatkan anggaran sebanyak Rp1,4 miliar untuk perbaikan data.

“Tetapi karena terpangkas atau refocusing, sehingga tahun 2020 tidak dianggarkan lagi,” ungkapnya.

Dugaan Dinsos yang hanya mencari orang miskin tetapi tidak mencoret yang seharusnya tidak terdata. Nur Hasan mengungkapkan, terobosan yang bisa dilakukan oleh Dinsos yakni melakukan penempelan stiker KPM.

“Mereka yang nanti tidak mau di tempeli stiker dan terlihat sudah layak, maka Dinsos harus langsung menghapus dari data DTKS atau dinonaktifkan dari KPM,” tandasnya. (ina/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *