Penerapan OSS Baru di Bangkalan Terganjal Sistem

  • Whatsapp
KM/FA'IN NADOFATUL M. SISTEM BERUBAH: Pengurusan perijinan untuk pelaku usaha belum bisa masuk data di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Bnagkalan.

Perlu Penyesuaian Mekanisme Pengurusan Izin

Kabarmadura.id-BANGKALAN-Perubahan aplikasi online single submission (OSS) 1.1 menjadi OSS risk based approach (RBA) dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenkomarves), belum bisa diterapkan di Kabupaten Bangkalan. Sebab, penerapan aplikasi itu belum sinkron dengan OSS di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Realitas tersebut dibuktikan dengan adanya penghitungan investasi yang kurang optimal sejak pemberlakuan OSS baru pada Juni kemarin. Akibatnya, proses perizinan untuk pelaku usaha sempat mandek selama dua bulan. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Bangkalan Jemmi Tria Sukmana, Minggu (12/9/2021).

Menurutnya, daerah belum siap merealisasikan aplikasi satu-satunya yang terpusat dengan Kementerian tersebut. Sebab, jika dipaksakan akan berdampak pada penghitungan investasi dan jumlah pelaku usaha yang masuk. “Pada 2 Agustus pasca launching dan daerah wajib menetapkan ini belum siap, sebenarnya bukan kami yang belum siap. Tapi sistemnya di kami yang belum siap,” ujarnya.

Selain itu, mekanisme penerapan OSS baru banyak yang berubah. Sehingga harus melakukan perubahan. Padahal, untuk melakukan perubahan mekanisme pengurusan perizinan online melalui aplikasi membutuhkan tahapan yang panjang. Sedangkan Kemenkomarves menuntut daerah wajib menerapkan peluncuran OSS RBA.

“Pemerintah pusat bilangnya aplikasinya sederhana, tapi kenyataannya rumit dan lebih sulit. Akhirnya kami tidak bisa melayani, teman-teman di perijinan sekarang juga bingung dan ini terjadi tidak hanya di Bangkalan saja, tapi di seluruh daerah,” paparnya.

Jemmi menjelaskan, untuk pengurusan perizinan pelaku usaha kecil atau mikro masih bisa diatasi. Namun, untuk pelaku usaha menengah ke atas atau usaha besar tidak sederhana sebelumnya untuk melakukan pengurusan perijinan beroperasi. Untuk pelaku usaha menengah besar, pengurusan ijin harus meliputi kesesuaian tata ruang, lingkungan, prosedur bangunan dan gedung serta sertifikasi operasi.

“Pengurusan yang semuanya bisa melalui online ini, sekarang mandek. OSS kami bisa menerima perijinan, tapi tidak bisa membaca input persyaratan ini. Sampai sekarang, belum bisa berjalan,” jelasnya.

Dalam beberapa hari ke depan, Jemmi optimis akan bermunculan diskresi-diskresi dari Kementerian maupun dari pemerintah daerah. Sebab, sudah dua bulan OSS RBA belum berjalan maksimal di masing-masing daerah. Jika memang demikian, instansinya tidak bisa melakukan langkah alternatif.

Sebab, ada regulasi dari Kemekomaves pasca dilaunching daerah wajib ikut merealisasikannya. Jika dikembalikan ke OSS lama, menyalahi ketentuan instruksi dari Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Keliru nanti daerah kalau mengubah mekanisme OSS RBA ini. Sementara, ya kami hanya bisa menampung pelaku usaha menengah besar yang ingin melakukan pengurusan ijin dan kami sementara rapatkan barisan dengan OPD lainnya yang berkaitan,” pungkasnya.

Reporter : Fa’in Nadofatul M.

Redaktur: Totok Iswanto

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *