Penerapan OSS RBA di Bangkalan Perlu Kematangan Sosialisasi

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FAIN NADOFATUL M.) RUMIT: Penerapan online single submission (OSS) risk based approach (RBA) di Kabupaten Bangkalan membutuhkan sosialisasi matang.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN-Pengurusan perizinan online single submission (OSS) risk based approach (RBA) cukup berdampak terhadap modal pengajuan usaha mikro dan besar. Bahkan, penggunaannya lebih disempurnakan dan terkesan rumit, serta ada penambahan pada persyaratan. Sehingga, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum diterapkan.

Sebab, aplikasi  OSS RBA langsung terpusat dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenkomaves). Sedangkan  realitasnya, tidak sinkron dengan OSS yang ada di daerah. Sebab, terdapat beberapa perbedaan OSS pada modal usaha. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan Jemmi Tria Sukmana, Selasa (14/9/2021).

Menurutnya, jika usaha mikro yang di OSS 1.1 nilai modal Rp0 sampai Rp50 juta, saat ini melalui OSS RBA menjadi Rp0 hingga Rp1 miliar. Untuk usaha kecil, awalnya Rp50 juta hingga Rp500 juta, berubah menjadi Rp1 miliar hingga Rp5 miliar. Kemudian usaha menengah Rp500 juta hingga Rp5 miliar, saat ini menjadi Rp5 miliar hingga Rp10 miliar. Lalu usaha besar di OSS 1.1 diatas Rp5 miliar, sekarang harus diatas Rp10 miliar.

Perbedaan lainnya, pada OSS 1.1 kewajiban-kewajiban persyaratan perizinan berusaha dibedakan dari skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Sedangkan pada OSS RBA selain skala usaha ditambah resiko usahanya. “Bisa jadi usaha mikro, semisal tukang las dengan modal cuma Rp10 juta tapi ada resiko usaha yang cukup besar, maka masuk kategori resiko usaha menengah,” paparnya.

Sehingga, pengurusan perizinannya tidak cukup hanya memiliki nomor izin berusaha (NIB). Akan tetapi, ditambah persyaratan dokumen lingkungan atau pernyataan keamanan usaha. Tidak sederhananya perijinan dengan menggunakan aplikasi baru ini, ada tambahan berupa tiga persyaratan perizinan berusaha.

Masing-masing, harus ada kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), persetujuan lingkungan (PL) dan persetujuan bangunan gedung (PGB) serta sertifikat laik fungsi (SLF). Menurutnya, masing-masing persyaratan ini juga ada ketentuan khususnya. Seperti KKPR, wajib mendapatkan konfirmasi, persetujuan, rekomendasi KKPR berbasis atas rencana detail tata ruang (RDTR).

“Lalu jika usaha berada di perairan pesisir, wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib mendapatkan persetujuan KKPR laut. Kalau wilayah usahanya berada di kawasan hutan, wajib mendapatkan persetujuan penggunaan kawasan hutan (P2KH),” jelasnya.

Sedangkan, untuk persyaratan PL harus melampirkan kepemilikan analisis dampak lingkungan (amdal), UKL-UPL atau SPPL. PL sendiri harus mendapatkan persetujuan terhadap keputusan kelayakan lingkungan hidup (KKLH) atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup (PKPLH). Sementara, persyaratan PGB dan SLF harus memenuhi beberapa kriteria.

Pertama, bangunan tidak berisiko tinggi boleh mengacu prototipe atau purwarupa. Bangunan dengan resiko tinggi, wajib disetujui pemerintah. Untuk SLF diterbitkan manajemen pengawas konstruksi. “Namun persyaratan dasar perizinan berusaha OSS RBA tersebut dikecualikan bagi usaha mikro,”  tandasnya.

 

Reporter: Fain Nadofatul M.

Redaktur: Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *