Penerapan PeduliLindungi di Pamekasan Belum Maksimal

(FOTO: KM/ALI WAFA) FORMALITAS: QR Code PeduliLindungi dijadikan penutup motor di kantor DPRD Pamekasan.

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 10 Tahun 2020, pemerintah daerah diwajibkan menerapkan aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi itu harus digunakan di seluruh fasilitas umum dan pelayanan publik. Namun faktanya, aplikasi itu tidak menjadi sesuatu yang wajib di banyak tempat.

Bahkan penelusuran Kabar Madura, scan QR Code PeduliLindungi tidak berlaku di tempat wisata. Kendati ada papan QR code, namun tidak ada petugas yang mengarahkan masyarakat untuk scan. Hal itu tidak hanya terjadi di objek wisata, namun juga terjadi di minimarket, perkantoran dan tempat ibadah.

Sedangkan menurut Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan Hidayat, aplikasi PeduliLindungi dikembangkan untuk membantu pemerintah melakukan pelacakan digital. Tujuannya untuk menghentikan penyebaran Covid-19.

Bacaan Lainnya

Bahkan, dia menyebutkan aplikasi PeduliLindungi wajib digunakan di semua tempat umum. Aplikasi itu sudah terintegrasi dengan hasil pemeriksaan setiap individu. Dengan aplikasi itu, setiap orang yang sudah divaksin dan pernah melakukan pemeriksaan Covid-19 akan terdeteksi. Namun penerapannya masih harus bertahap agar masyarakat sadar.

“Harusnya ada petugas yang mengarahkan masyarakat untuk melakukan scan aplikasi PeduliLindungi,” ucapnya, Rabu (16/2/2022).

Sementara Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Moh. Khomarul Wahyudi menegaskan, penerapan aplikasi PeduliLindungi sangat berpengaruh untuk percepatan vaksinasi. Sebab jika penggunaan PeduliLindungi diperketat di semua tempat, maka masyarakat tidak punya cara lain kecuali menjalani vaksinasi.

Dia menilai, pemkab selama ini hanya formalitas meletakkan papan QR code di berbagai tempat umum. Nyatanya, papan QR code itu hanya dibiarkan usang tanpa ada petugas yang mengarahkan. Masyarakat pun dibiarkan masuk ke semua tempat tanpa melakukan scan. Bahkan pemerintah disebut hanya butuh dokumentasi saja sebagai laporan, tanpa perlu dioptimalkan.

“Tidak heran, selama ini kan pemkab hanya butuh dokumentasi untuk laporan. Jadi yang penting ada QR code itu cukup. Ini tidak jauh beda dengan formalitas,” tegasnya.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Sule Sulaiman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.