oleh

Penerapan Sanksi Bagi Pelanggar Prokes di Sumenep Belum Jelas

Kabarmadura.id/Sumenep-– Tim gabungan Tentara Negara Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar operasi Yustisi di sisi timur Taman Adipura Kabupaten Sumenep. Operasi gabungan tersebut dilakukan untuk penertiban menghadapi new normalI.

Hanya saja, pemberlakukan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan (prokes) Covid-19 hingga saat ini belum jelas. Padahal operasi tersebut sudah dilakukan selama dua hari. Bahkan, untuk kegiatannya, akan dilakukan selama dua kali dalam seminggu dengan jadwal yang tidak ditentukan.

“Tujuannya agar masyarakat lebih aktif beraktivitas sesuai prokes. Ini kan sudah terhitung sejak kemarin, sebagai bentuk refleksi terhadap inpres nomor 6 tahun 2020 tentang protokol kesehatan,” ungkap Wakapolres Sumenep Kompol Andi Febrianto Ali, Selasa (15/9/2020).

Sementara itu, Sekretaris Satpol PP Kabupaten Sumenep Fajarussalam, mengatakan meski sudah berjalan, dan ada puluhan pelanggar, sanksi sosial dan denda Rp2 ribu belum jelas penerapannya. Pihaknya juga menyita KTP dan SIM pelanggar sebagai jaminan.

Kartu tersebut bisa diambil atau dikembalikan ketika sudah membayar Rp2 ribu. Sementara untuk sanksi sosial yakni bersih-bersih seputar Taman Adipura. “Sesuai perbup yang ditandatangani pak bupati dan disahkan pada tanggal 14 bulan Agustus kemarin, akan ada sanksi berupa uang tapi itu masih belum ditetapkan nominalnya. Untuk yang Rp2 ribu akan ditransfer ke rekening pengadilan,” ungkapnya.

Uang tebusan Rp2 ribu pada setiap pelanggar, sambil lalu menunggu ketetapan sanksi materi. Namun jika mengacu pada rekomendasi gubernur, maka besaran sanksinya sebesar Rp250 jika mengabaikan prokes.

“Sedangkan bagi pelanggar ditilang, mengisi perjanjian tidak akan mengulangi lagi, dan membayar uang sidang Rp2 ribu, dengan sanksi sosial menyapu. Di Sumenep masih dimusyawarahkan jumlahnya,” tukasnya. (ara/ito)

Komentar

News Feed