oleh

Penerima Bantuan UMKM Dianggap Paling Rawan Dimanipulasi

KABARMADURA.ID, Sampang – Bantuan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai serampangan. Program Kementerian Koperasi (Kemenkop) untuk yang terdampak wabah Covid-19 itu, dinilai punya banyak kelemahan yang mudah diselewengkan pihak yang tidak layak menerima bantuan itu.

Sebagaimana diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Sampang, Agus Husnul Yakin, bantuan sebesar Rp2,4 juta untuk setiap UMKM itu, memliki persyaratan yang mudah dimanipulasi.

Sebab, hanya harus mengirimkan data kartu tanda penduduk (KTP) yang mengacu pada nomor induk kependudukan (NIK). Tanpa dibuktikan dengan foto kegiatan untuk memastikan kevalidan status UMKM.

Selain itu, dalam pengajuannya, tidak difokuskan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) Sampang, tetapi semua lembaga bisa, baik desa maupun kecamatan dan lembaga-lembaga lainnya.

“Ini pendaftarannya hanya melalui NIK, dan bisa dilakukan oleh lembaga manapun, jadi permasalahannya komplet, dan ini perlu dikroscek kembali ke lokasi,” ungkapnya, Senin (26/10/2020).

Akibat yang mengajukan banyak lembaga, data penerima yang dimiliki Diskumnaker akan membingungkan, sebab lokasi dan penerima banyak yang tidak diketahui.

Agus menyayangkan hal itu, sehingga meminta Diskumnaker mendata kembali dan harus dilampirkan dengan foto, agar program tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat tanpa terpotong. Sebagai pengawasan agar tidak dimanipulasi, semua elemen ikut andil dan terlibat.

“Ini rawan terjadi penyalahgunaan, jadi pemerintah daerah harus mengecek ke lapangan, apakah ada kegiatan yang diajukan itu,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Kelembagaan Koprasi Diskumnaker Sampang Kurnia Sufartina mengatakan, pengajuan saat ini sudah berdasarkan dengan alamat yang lengkap, bahkan disertakan nomor handphone. Dan ini memang lebih mudah untuk menelusuri nama-nama yang tercantum sebagai penerima itu.

“Awal-awal pengajuan hanya NIK, tetapi untuk mengusulan yang sekarang ini sudah lengkap,” akunya.

Sebelum dilengkapi dengan alamat, petugas sangat kewalahan.Sebab, masih harus turun ke desa dan kecamatan, dan itu memakan waktu sampai satu bulan.

Adapun data yang diajukan sekitar 11 ribuUMKM, dan yang sudah selesai dan proses pencairan sekitar 10 ribuUMKM.

“Itu karena data lama jadi tidak selengkap data yang diusulkan saat ini, sudah lengkap,” pungkasnya. (mal/waw)

 

Komentar

News Feed