Penerima BLT-DD di Kabupaten Pamekasan Tembus 20.470 KPM

  • Whatsapp
(FOTO: KM/KHOYRUL UMAM SYARIF) BLT-DD: Kepala Desa Duko Timur saat memberikan BLT-DD secara simbolis kepada masyarakat.

Kabarmadura.id/Pamekasan-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan, mencatat ada 20.470 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD). Jumlah itu tersebar di178 desa yang tersebar di 13 kecamatan.

Kepala DPMD Pamekasan Ach. Faisol mengatakan, data penerima tersebut sudah melalui musyawarah desa (Musdes) yang dilakukan oleh pemerintah desa di masing-masing desa.

Bacaan Lainnya

“Dari BLT-DD sebanyak 20.470 yang akan mendapatkan Rp600 ribu selama 3 bulan,”ungkapnya, Senin (18/4/2020).

Dilnjutkannya, pemberikan BLT-DD ini merupakan arahan dari pemerintah pusat yang sumber dananya dari dana desa (DD) dikhususkan kepada keluarga yang terdampak Covid-19. Dirinya mengungkapkan, jika dinominalkan dari 20.470 KPM itu, maka DD yang dicairkan setiap bulan untuk kebutuhan bantuan sosial itu sebanyak Rp12,28 miliar.

“Jadi pendataan dilakukan oleh relawan Covid-19, itu ketuanya kepala desa, wakilnya ketua BPD, anggotanya semua prangkat desa, setelah didata maka ada verifikasi, validasi dan penetapan penerima manfaat, itu namanya musdes khusus, jadi keputusan itu ada di musdes itu,” tuturnya.

Dia juga menegaskan, sasaran dari BLT-DD, yakni warga yang kehilangan pekerjaan akibat wabah Covid-19. Orang yang anggota keluarganya sakit menahun atau kronis, dan orang yang tidak terdata dari DTKS.

“Kami dari desa sudah berupaya tidak tumpang tindih, karena kan menyisir, dan ada kriterianya, jadi jika ada tumpang tindih kemungkinannya kecil, karena sudah melalui musyawarah itu,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan mendesak DPMD untuk memberikan pembinaan secara optimal kepada para kepala desa (kades) supaya pendataan khusus penerima BLT DD dilakukan secara akurat, untuk memastikan masyarakat yang memang benar-benar terdampak menerima bantuan yang memang menjadi haknya.

“Pembinaan DPMD untuk memastikan data penerima BLT perlu ditingkatkan, supaya tidak ada data siluman penerima BLT DD,” pungkasnya. (rul/pin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *