Penerima BPUM di Sampang Merasa Dimanfaatkan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) RAWAN: Realisasi penyaluran bantuan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Sampang rawan penyelewengan.

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Penyaluran bantuan produktif usaha mikro (BPUM) di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang terindikasi adanya penyelewengan. Sebab, penerima yang seharusnya memperoleh bantuan saat itu sebesar Rp2,5 juta, hanya mendapat Rp400 ribu. Dugaan kuat, pemotongan dilakukan salah satu kerabat kepala desa (kades) setempat.

Sebab, pencairan bantuan dikoordinir oleh oknum kerabat kades di pemerintahan desa (pemdes). Yakni, keponakan kades atas nama N (inisial) Bahkan, tidak menutup kemungkinan pemotongan bantuan juga terjadi kepada penerima lainnya. Hal ini diungkapkan salah satu penerima SA (37), Selasa (15/6/2021).

Bacaan Lainnya

”Saya hanya menerima uang sebesar Rp 400 ribu. Kami tidak diberi tahu pencairannya kapan dan dimana. Tapi uang diberikan dengan alasan mendapatkan bantuan,” keluhnya.

Dia memaparkan, sebelum memperoleh bantuan terlebih dulu diminta data diri. Yakni, kartu keluarga (KK) dan elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP). Penyetoran data, untuk kebutuhan pendataan penerima bantuan khusus UMKM. Namun, tiba-tiba diberi uang tanpa mengetahui jadwal pencairannya.

“Karena tidak ada penjelasan bagaimana proses pencairannya. Saya berusaha mencari tahu, jika memang bantuan itu adalah program BPUM, maka ada uang yang dipotong. Dibilang ini, bantuan langsung tunai (BLT) dari desa bukan. Sebab besaran bantuan dari BLT sebesar Rp300. Yakni N, yang merupakan adik kandung dari sekretaris desa (Sekdes) setempat,” ujarnya.

Terpisah, Kades Noreh Maruki membantah, adanya pemotongan itu. Bahkan, pihaknya mengaku tidak mengetahui adanya pengkoordiniran pencairan bantuan program BPUM. Sebab, bantuan dicairkan tidak membutuhkan peran kades. Sehingga dipastikan, tidak ada pemotongan apapun.

“Itu tidak benar. Itu informasi yang salah. Karena saya tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses pencairannya,” bantahnya.

Pihaknya memaksa untuk meminta identitas narasumber yang menuding ada pemotongan tersebut. Menurutnya, tidak ada pemotongan apapun. Namun, pihaknya mengakui jika banyak masyarakatnya yang menerima bantuan itu. “Sampaikan saja, siapa yang mengatakan ada pemotongan,” paparnya.  (man/ito)

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *