Penerima PKH Bumil Capai 1.476 Jiwa

  • Whatsapp
Data Komponen KPM PKH di Kabupaten Sampang

Kabarmadura.id/Sampang-Dinas Sosial (Dinsos) Sampang mencatat, jumlah penerima atau Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) di wilayah setempat, mencapai 71.554 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari tujuh komponen penerima program bantuan sosial kerakyatan, termasuk 1.476 jiwa komponen ibu hamil (bumil). (lihat grafis)

Kepala Dinsos Sampang Moh Amiruddin saat dikonfirmasi melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Sri Sunarsih mengatakan, bantuan PKH itu berdasarkan komponen masing-masing penerima, untuk nominal bantuan yang diterima setiap penerima PKH yang tetap atau regular senilai Rp550.000 per tahun, itu ditambah sesuai komponen yang dimiliki oleh penerima.

Menurut dia, besaran bantuan untuk komponen SD sebesar Rp900 ribu, SMP Rp1,5 juta, SMA Rp2 juta, Disabilitas Rp2,4 juta, lansia untuk usia 60 ke atas sebesar Rp2,4 juta, anak usia dini 0-6 tahun senilai Rp2,4 juta, bumil Rp2,4 juta. Besaran bantuan itu, dicairkan dalam empat tahap setiap tiga bulan sekali dalam satu tahun.

Adapun batasan maksimal KPM PKH menerima bantuan itu, sebanyak 4 komponen atau dengan besaran bantuan Rp1,8 juta setiap tahap pencairan.

“Bantuan PKH khusus Bumil Rp2,4 juta per tahun yang dicairkan per triwulan dengan total penerima sebanyak 1.476 KPM, saat ini tinggal pencairan tahap empat,” ucap Sri Sunarsih saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/9).

Dirinya menjelaskan, penentuan penerima PKH tersebut sepenuhnya ditentukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) selaku pemberi bantuan, bukan berdasarkan pada pengajuan dari bawah.

Pihaknya mengaku, sejauh ini hanya berperan untuk melakukan verifikasi nama-nama calon penerima manakala ada perluasan dari pemerintah pusat. Kendati demikian, pihak juga berhak mendorong KPM yang dinilai sudah mampu, untuk mengundurkan diri atau graduasi mandiri sebagai penerima bansos PKH.

“Kami hanya sebatas pelaksana, tidak berwenang mengajukan, kami dan para pendamping melakukan verifikasi ke lapangan untuk memastikan calon penerima layak dan tidak,” terangnya.

Lanjut Sri (sapaan akrabnya), KPM PKH itu memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, semisal untuk komponen Bumil, wajib mengikuti program posyandu dan semacamnya, sehingga angka kematian bayi dan balita dan kematian ibu saat melahirkan berkurang.

Pada dasarnya, program PKH tersebut bertujuan untuk mengurangi beban Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), agar dapat memutus mata rantai kemiskinan.

“Para KPM tidak hanya sebatas mendapatkan haknya berupa bantuan non tunai, tetapi ada kewajiban yang harus dipenuhi yakni memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan, pendidikan anak, kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak,” tandas Sri. (sub/pin).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *