oleh

Penetapan Batasan Calon Kades Rawan Konflik, Pemkab Tunggu Hasil Evaluasi Kemendagri

Kabarmadura.id/Pamekasan-Menjelang pemilihan kepala desa (pilkades), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan belum bisa memastikan apakah akan menggunakan peraturan daerah (perda) yang lama ataukah mengusulkan peraturan baru.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan Ach. Faisol mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena dikhawatirkan terdapat perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Hal itu karena ada permintaan Kemendagri kepada setiap pemkab untuk mengirimkan laporan berkenaan evaluasi pelaksanaan pilkades sebelumnya. Laporan tersebut diminta Kemendagri beberapa waktu yang lalu.

Dalam laporannya, pihaknya menjelaskan mengenai sejumlah catatan dari berbagai kendala yang dialami selama pelaksanaan pilkades. Maka dengan adanya permintaan laporan tersebut, Faisol menduga akan ada perubahan Permendagri.

Lebih lanjut, Faisol mengungkapkan, dalam pelaksanaan pilkades yang telah berlalu, syarat jumlah minimal dan jumlah maksimal calon kepala desa (kades) menjadi titik terawan yang kerap kali mengundang adanya konflik masyarakat.

Karenanya, pihaknya masih akan mengkaji banyak hal perihal pelaksanaan pilkades serentak yang diperkirakan akan diselenggarakan pada tahun depan di sejumlah desa di Kabupaten Pamekasan.

“Yang rawan memang di penetapan calon. Di batasan minimum dan maksimum jumlah calon,” ungkapnya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Moh. Ali berharap, pada pelaksanaan pilkades mendatang semua pihak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, bijak dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebab menurutnya, di tingkat desa, pilkades merupakan gawai terbesar yang riskan dan dapat menuai konflik besar jika tidak dijalankan dengan baik oleh setiap pihak yang bertugas. Politikus partai demokrat itu juga berharap semua pihak termasuk masyarakat dapat kooperatif dan bisa bekerja sama dengan baik dengan pemerintah.

“Saya harap tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, caranya yaitu dengan melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. (ali/pai)

Komentar

News Feed