oleh

Penetapan Hasil Pemilu di Pamekasan Tunggu Putusan MK

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Pamekasan rampung. Proses rekapitulasi dari tingkat KPPS, PPK, kabupaten hingga provinsi usai digelar. Namun demikian, gejolak pada pelaksanaan pemilu kali belum selesai. Masih ada sejumlah gugatan yang dilayangkan atas dugaan pelanggaran pemilu melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan yang dilakukan, baik melalui partai politik hingga tim dari sejumlah calon anggota legislatif (caleg) terkait dugaan pelanggaran pemilu. Mereka silih berganti mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan, untuk melaporkan temuan pelanggaran pemilu di lapangan.

Bahkan ada salah satu kelompok pelapor, terpaksa menduduki kantor bawaslu hingga 4×24 jam, untuk menuntut dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) kepada KPU di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).

Ketua Bawaslu Pamekasan Abdullah Saidi mengatakan, gelombang aksi portes yang dilakukan bervariatif, mulai dari laporan temuan secara individu, hingga aksi protes melalui demonstrasi ke kantor penyelenggara pemilu.

Kendati demikian, Saidi mengaku, tanggung jawab untuk memberikan putusan atau tindakan terhadap setiap laporan dugaan pelanggaran pemilu, sudah tidak menjadi tanggung jawab penyelenggara, khususnya bawaslu di tingkat kabupaten.

Berbagai keberatan ataupun sengketa hasil pemilu juga sudah menjadi wewenang penyelenggara pemilu tingkat Provinsi Jawa Timur. Sebab, proses rekapitulasi tingkat kabupaten sudah selesai digelar.

“Kalau memang ada keberatan dari saksi atau partai politik, tolong disampaikan di tingkat provinsi,” katanya, Senin (13/5).

Lebih lanjut Abdullah Saidi mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah disibukan dengan berbagai laporan temuan pelanggaran pemilu di lapangan. Bahkan, ada salah satu temuan yang mengharuskan bawaslu memberikan rekomendasi pada KPU untuk melakukan PSU di dua TPS.

Namun demikian, rekomendasi psu yang diberikan pada KPU Pamekasan itu, nantinya masih harus melalui usulan pada Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, tahapan PSU sudah lewat. Sesuai regulasi, PSU maksimal dilakukan maksimal sepuluh hari setelah masa pencoblosan.

“Dua TPS yang kami rekomendasikan dilakukan PSU adalah TPS 25 dan 26 Desa Kadur, Kecamatan Kadur,” terangnya.

Sementara Ketua KPU Pamekasan Moh Hamzah menilai pelaksanaan pesta demokrasi berlangsung aman, tertib, lancar dan kondusif berkat partisipasi semua pihak. Bahkan menurutnya, penyelenggaraan pemilu kali ini, merupakan gelaran pesta demokrasi tersukses.

Hal itu dapat dilihat dari tingginya angka partisipasi pemilih yang mencapai lebih dari 91 persen. Rinciannya, tingkat partisipasi masyarakat untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mencapai angka 91,20 persen.

Tingkat DPD sebanyak 91,51 persen, tingkat DPR RI sebanyak 91,19 persen, DPRD Provinsi sebanyak 91,18 persen dan DPRD Kabupaten sebanyak 91,10 persen.

Selanjutnya Hamzah berharap, seluruh elemen masyarakat menghormati dan menerima putusan tentang hasil pemilu. Jika ada temuan pelanggaran, pihaknya mempersilahkan untuk melakukan laporan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Semua keputusan (hasil pemilu, red) dibuat KPU Pusat harus dihormati,” pungkasnya. (pin/waw)

Komentar

News Feed