oleh

Pengacara Klaim Kasus Ambruknya Sekolah Dasar Bukan Tipikor

Kabarmadura.id/SAMPANG-Lantaran tuntutannya dinilai memberatkan dan diklaim salah menerapkan pasal dan undang-undang (UU), kuasa hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) ambruknya SDN Samaran II Tambelangan Sampangajukan pledoi.

Menggunakan dasar Undang-Undang Tipikor, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampangmenuntut dua orang terdakwa, Dwi Cahyo Febrianto selaku pelaksana pembangunan dan Halili selaku konsultan pengawas pelaksana proyek, dua tahun enam bulan penjara.

Arman Saputraselaku kuasa hukum terdakwa mengatakan, pengajukan pledoi pada persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya pada Kamis (3/9/2020), dilakukan atas tuntutan yang dibacakan oleh JPU terhadap kedua kliennya pada persidangan pekan lalu.

Pasalnya, inti dari tuntutan JPU Kejari Sampang tersebut menyatakan bahwa terdakwa Febri dan Holili disebut terbukti melakukan tindak pidana sesuai pasal 3 UU Tipikor. Keduanya dituntut 2 tahun enam bulan penjara.

Dalam pledoi tersebut, dinyatakan bahwa Febri sebagai pelaksana proyek dalam fakta persidangan bahwa pelaksaannya sudah sesuai dengan RAB dan proses serah terima proyek antara pelaksana dan Dinas Pendidikan Sampang sudah terlaksana. Namun dua tahun setelah pelaksaan, proyek pembangunan gedung sokolah itu ambruk.

“Ambruknya SDN Samaran II Tambelangan ini tidak serta merta bisa dikenakan pasal 3UU Tipikor, karena juga harus merujuk kepada UU administrasi negara dan UU tentang pengadaan barang dan jasa (barjas),” ucap Arman kepada Kabar Madura, Kamis (3/9/2020).

Dalam UU pengadaan barang dan jasa itu, lanjut Arman, disebutkan bahwa usia bangunan seharusnya 10 tahun, tetapi jika dua tahun bangunan ambruk, maka seharusnya bukan masuk tipikor, melainkan cukup dibangun kembali atau proses penyelesaiannya dengan cara ganti rugi.

Untuk itu, menurut Arman pada kasus ambruknya SDN Samaran II tersebut, tidak ada unsur korupsinya, karena sudah serah terima dan secara administrasi tidak ada masalah, bahkan bengunan sekolah itu sudah pernah ditempati selama dua tahun, tetapi setelah itu ambruk.

“Jika merujuk pada UU administrasi dan UU pengadaan barjas ini, seharusnya tipikor tidak punya kewenangan untuk mengadili perkara ini, sebab kasus ini sifatnya jasa kontruksi, maka yang dipakai mestinya UU pengadaan barjas atau masuk lex specialis,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, JPU Kejari Sampang Munarwi menegaskan tetappada tuntutan awal, karena sudah diuraikan secara jelas dan gambling terkait dasar dan alasannya dalam surat tuntutan atas pledoi terdakwa itu.

“Kami tetap pada tuntutan, kita lihat saja nanti, pada sidang putusan di PN Tipikor tanggal 17 Sepetember mendatang,” singkatnya.

Untuk diketahui, gedung SDN II Samaran yang ambruk itu, sebelumnya direnovasi total pada tahun 2017 silam dengan menelan anggaran Rp150 juta yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) APBD Sampang.

Namun, sejak bulan Desember 2018 lalu, kondisi atap bangunan sudah bergelombang, maka pada saat itu, bangunan tidak digunakan lagi, hingga akhirnya pada Jumat (17/1/2020) lalu, atap ruang kelas IV dan V mengalami ambruk yang diduga karena konstruksi bangunan rapuh. (sub/waw)

Komentar

News Feed