Pengadaan APE PAUD Diduga Sengaja Diarahkan Menyimpang

  • Whatsapp
(FOTO: KM/DOKUMEN ) DIMAKSIMALKAN: 36 sekolah dan 6 puskesmas di Sumenep masuk kategori ramah anak tahun 2021.

Kabarmadura.id/Sumenep-Puluhan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kecamatan Pragaan, sampai saat ini belum menikmati bantuan biaya operasional penyelenggara (BOP), khususnya hasil pengadaan alat peraga edukasi (APE) PAUD.

Pasalnya, seluruh PAUD yang menerima bantuan tersebut, diarahkan untuk mengambil atau membelanjakan ke satu perusahaan yang diduga siap bekerja sama dengan oknum di Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep.

Hal itu, sebagaimana diungkap oleh FF dan NN, dua orang yang  selama ini menjadi pengajar di salah satu PAUD di Sumenep. Menurut keduanya, pengadaan itu seharusnya diswakelolakan, atau dibelanjakan sendiri oleh lembaga PAUD masing-masing.

Namun, diduga sengaja diarahkan untuk membelanjakan ke satu perusahaan. Bahkan dikabarkan, praktik tidak profesional itu sudah berjalan saban tahun.

Dikatakan FF, perusahaan yang memproduksi APE, diatur oleh oknum petugas di Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep. Indikatornya, PAUD tidak diberi kebebasan belanja APE sendiri.

Pengajar yang juga diberi tanggung jawab mengurus administrasi PAUD ini juga mengaku, jika terpaksa belanja sendiri, maka laporan pembelanjaannya akan ditolak dengan rdalih barang yang dibelanjakan tidak sesuai standar nasional Indonesia (SNI).

Tidak sampai di situ, surat pertanggungjawan (SPj) lembaga tersebut juga dianggap tidak sah. Lebih parahnya, lembaga tersebut akan masuk catatan merah yang berpengaruh pada proses pencairan bantuan di periode selanjutnya.

Praktik tersebut, imbuh FF, sudah terjadi sejak September 2019 lalu. Kondisi bantuan itu, saat ini sudah merampungkan transaksi pembayaran, termasuk semua SPj sudah dikumpulkan ke Disdik Sumenep, namun bantuan APE tidak kunjung sampai ke PAUD se-Kemacatan Pragaan.

FF yang bertanggung jawab mengurus perindustrian APE itu juga menyampaikan, sampai saat ini ada sekitar 45 sekolah di Kecamatan Pragaan yang diarahkan untuk membelanjakan ke salah satu agen hasil penunjukkan Disdik.

“Kalau instruksi dari dinas sendiri memang tidak ada, tetapi keharusan dibelanjakan ke perusahaan yang ditujukan oleh penilik kecamatan memang nyata adanya. Wajib beli ke si A itu memang benar,” paparnya, Minggu (26/1/2020).

Perempuan tersebut juga menyampaikan, bahwa pengelola PAUD penerima bantuan tersebut sempat sepakat untuk mengajukan keberatan. Bentuk bentuk yang diarahkan ke petugas  penilik. Mereka menuntut dibebaskan berbelanja kepada agen atau perusahaan mana pun, dengan catatan tetap patuh terhadap juknis yang telah ditetapkan.

Sejatinua, jumlah bantuan yang diterima oleh PAUD, cukup beragam, tetapi khusus APE yang belum jelas keberadaan barangnya. Untuk APE, setiap siswa dianggarkan atau dijatah sebesar Rp120 ribu, sehingga total dana itu sekitar Rp2,4 miliar.

Dikatakan FF, belanja APE PAUD itu sudah mengendap di perusahaan tersebut sekitar 3 bulan lamanya. Akibatnya, sebagian besar pengelola PAUD berharap uang pembayarannya segera dikembalikan

“Kemarin sempat semua kepala PAUD berkumpul di UPT Pendidikan Pragaan, stempel juga sudah dikumpulkan untuk membuat surat pernyataan kepada dinas, agar diberikan kebebasan untuk berbelanja, tidak harus sesuai dengan yang ditentukan dinas, karena tidak ingin ada kejadian serupa,” imbuhnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Disdik Sumenep Carto menyatakan, kasus tersebut tidak bersangkut-paut dengan instansinya. Karena target SPj yang wajib ditampung sudah tuntas semua.

“Itu tanggung jawab mereka dengan pihak perusahaan, karena mereka sudah membelanjakan sendiri dan laporannya sudah selesai dan disetor ke sini,” singkatnya. (ara/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *