Pengadaan Mesin Giling Padi Libas Deadline Tidak Disanksi Denda

(FOTO: Yanyan For KM) JELANG PANEN: Proyek pengadaan mesin giling padi tahun anggaran 2021 belum selesai hingga masuk tahun 2022.

KABARMADURA.ID | SUMENEP-Pengadaan rice milling unit (RMU) di Kecamatan Arjasa tahun anggaran (TA) 2021, hingga saat ini masih belum selesai. Yang semestinya tahun 2022 sudah digunakan untuk masyarakat, saat ini masih proses. Pengerjaan tersebut jelas libas deadline.

Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Yanyan Heryana mengakui pengadaan masih belum selesai. Alasannya, karena faktor cuaca.

Diketahui, RMU merupakan jenis mesin penggilingan padi generasi baru yang komplet dan mudah dioperasikan, di mana proses pengolahan gabah menjadi beras dapat dilakukan dalam satu kali proses (one pass process).

Bacaan Lainnya

Meski libas deadline hingga lewat tahun, DKPP Sumenep tidak memberikan denda terhadap rekanan pelaksana pengadaannya. Menurutnya, masalah faktor cuaca menjadi alasan kuat. Alasan lainnya, karena pembangunan gudang produksi yang akan jadi tempat RMU belum selesai.

“Pembangunan gudang produksi yang menelan sekitar Rp900 juta itu belum cepat selesai. Sehingga, pengadaan mesin juga tidak segara dilakukan. Kalau tidak ada tempatnya, mau ditaruh di mana RMU itu,” tegas Yanyan, Kamis (27/1/2022)

Terdapat tiga paket yang berkaitan dengan pengadaan RMU itu. Paket 1 adalah pembangunan gedung produksi, paket 2 adalah urukan untuk pembagunan. Proyek tersebut milik Dinas Pertanian Sumenep sebelum digabung dengan Dinas Peternakan Sumenep) dan terakhir pengadaan RMU. Sementara pembangunan gedung produksi baru selesai awal Desember 2021.

“Meski begitu, Insya Allah pengadaan RMU dapat selesai pada akhir bulan ini, karena mesinnya sudah ada. Tinggal memasukkan ke dalam pembangunan itu,” dalihnya saat ditanya tentang waktu pengadaan RMU yang juga selesai akhir tahun 2021.

Sementara itu, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Juhari menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tidak menyelesaikan proyek hingga lewat tahun. Sejatinya, semua proyek harus selesai dalam satu tahun.

“Jika TA 2021, ya harus selesai tahun 2021. Jika sampai lewat waktu sampai tahun berarti sudah sangat parah OPD harus bertanggung jawab,” tuturnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu sangat geram. Bahkan, akan segera memanggil OPD terkait untuk dievaluasi. Dia menilai OPD tidak serius dalam pengerjaan proyek.

“Seharusnya, pengawasan pada rekanan harus betul-betul teliti. Jika ada masalah langsung dievaluasi kalau perlu diputus kontrak agar ada efek jera. Perencanaan yang tidak matang menjadi akibat tidak beresnya pengerjaan,” tutupnya.

Diketahui, dalam LPSE Pemkab Sumenep, nilai pagu anggaran pengadaan RMU senilai Rp1.650.000.000 dan nilai HPS RpRp1.650.000.000. Sementara nilai kontraknya, Rp1.591.480.000

Reporter: Imam Mahdi

Redaktur: Wawan A. Husna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.