oleh

Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Gagal

Pengajuan Tidak Pernah Disetujui Pemkab

Kabarmadura.id/SAMPANG-Anggaran pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) khusus untuk Kabupaten Sampang, dipastikan kandas. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang hingga kini belum menyetujui anggaran yang sudah diajukan oleh Bagian Damkar Satpol PP Sampang.

Selama ini, pihak Satpol PP Sampang  berulangkali menyatakan, keberadaaan mobil damkar ini sangat diperlukan, khususnya untuk menjangkau lokasi di Kecamatan Ketapang dan wilayah Jrengik.

Karena saat ada peristiwa kebakaran, damkar selalu terlambat akibat jarak tempuh yang begitu jauh. Sehingga adanya tambahan damkar ini, sangat diperlukan untuk bisa cepat mengatasi kebakaran di daerah sulit dijangkau.

Kepala Bidang (Kabid) Damkar Kabupaten Sampang Achmad Huzaini  mengaku kekurangan fasilitas armada dalam operasi pemadaman kebakaran di seluruh wilayah Kabupaten Sampang.

Hingga saat ini, Kabupaten Sampang hanya memiliki 4 unit armada, meliputi 2 truk damkar dan 2 truk tangki. 2 truk damkar memiliki kapasitas 4000 liter dan 3000 liter, sedangkan truk tangki berkapasitas 3000 liter dan 5000 liter.

“Kami sudah 2 kali mengajukan namun tak dipenuhi, dengan alasan kebutuhan lain, dan pengajuan kedua kalinya pada 2018 anggarannya dipakai untuk pilkada, jadi hingga kini pengajuan tersebut belum disetujui, padahal keberadaan armada dmakar sangat dibutuhkan,” katanya.

Armada damkar yang dimiliki oleh Sampang saat ini kurang, karena Bagian Damkar Satpol PP Sampang perlu membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan tujuan untuk mengkondisikan terjadinya kebakaran di pelosok desa. Terbukti, terdapat empat dari 86 kejadian kebakaran selama 2018 tidak tertangani, karena jangkauan terlalu jauh.

“Keempat wilayah itu berada di daerah jauh dari lokasi kantor damkar sendiri, yang terdiri dari Desa Pangareman Kecamatan Ketapang, Desa Taman Kecamatan Jrengik, Desa Disanah Kecamatan Sreseh, Desa Polreh Kecamatan Karang penang,” ujarnya.

Beberapa tahun ini, dirinya kewalahan pada jarak tempuh, sehingga ketika terjadi kebakaran di pelosok desa, sesampainya di lokasi api sudah menghanguskan rumah warga atau lahan. Berdasarkan standar operasional prosedur (SOP), pemadam kebakaran maksimal dalam waktu 15 menit harus sudah sampai di lokasi.

“Maka dari itu, kami perlu membentuk WMK yang membutuhkan penambahan armada dan nantinya kami akan fokuskan di daerah utara, seperti Kecamatan Sokobenah, Ketapang, Robatal, dan Kedundung,” ujarnya.

“Sehingga kami berharap, di tahun ini pemerintah Kabupaten Sampang mampu memberikan bantuan beberapa fasilitas armada agar Damkar mampu mengkondisikan kebakaran yang terjadi di pelosok desa.

Anggaran yang disediakan untuk pengadaan mobil damkar hanya berkisar Rp600 juta, yakni untuk pengadaan air dan transportasi dalam pemadaman. (awe/waw)

Komentar

News Feed