oleh

Pengajuan HPP Garam Tidak Ada Kejelasan

Kabarmadura.id/Sumenep-Usaha Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk menetapkan harga pokok penjualan (HPP) garam belum menemui hasil. Sebab, kewenangan penetapan HPP berada di pemerintah pusat.

Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Sumenep, Arif Rusdi mengatakan, rapat bersama DPRD serta Pemkab Sumenep sudah dilakukan dan sempat mengurus permohonan penetapan HPP ke pemerintah pusat. Tetapi, hingga saat ini masih belum ada hasil.

“Kami berharap harga tersebut ada penentuan dari pemerintah. Sehingga, harga garam stabil dan petani tidak dirugikan,” katanya, Kamis (2/7/2020).

Menurutnya, harga garam saat ini antara Rp300 hingga Rp450 per kilogram. Dengan harga ini kurang menguntungkan bagi petani. Bahkan, untuk hitung-hitungan bisnis, petani merugi. Dia mengakui, idealnya harga garam Rp1.000 per kilogram. Untuk itu, ia berharap agar ada penetapan HPP untuk harga garam yang dapat menguntungkan petani.

“Semoga terkabul. Sehingga, petambak merasakan manisnya keuntungan bertani garam,” ujarnya.

Dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Sumenep Agus Saputra juga mengakui tentang belum adanya kejelasan tentang pengajuan HPP garam oleh Pemkab Sumenep. Namun dia berjanji  akan turus memperjuangkan HPP garam.

“Sampai sekarang belum ada kabar. Mungkin karena di Jakarta masih sibuk atau apa kami masih menunggu,” paparnya.

Ketua Asosiasi Petani Garam Abdul Hayat mengatakan, anjloknya harga garam disebabkan masih banyaknya sisa produksi tahun 2019. Untuk Sumenep per Mei 2020, ada sisa sekitar 90 ribu ton yang belum terserap. Penyebabnya, adalah kebijakan impor garam tahun 2019 sebanyak 3,7 juta ton dan tahun 2020 ada kebijkan impor garam tahun 2020 sebanyak 3,9 juta ton.

“Harga garam rakyat sampai saat ini KW1 Rp350 diatas truk di pinggir jalan dan KW2 Rp250 di atas truk di pinggir jalan,” tuturnya.

Sementara di pabrik harganya Rp600. Bahkan, sekarang turun lagi menjadi Rp550 di Pabrik Surabaya. Menurutnya, harga garam ini harus diperjuangkan oleh semua stakholder seperti Kementrian Perindutrian, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Perdagangan, dan juga di Komisi IV dan Komisi VI DPR RI, termasuk Komisi II DPRD Sumenep.

Harapan petani harganya sama dari tahun 2018, yakni Rp1.600 untuk KW1, dan Rp1.400 untuk KW2.

“Intinya, serapan garam di Madura harus dimaksimalkan serta haraganya harus tinggi,” pungkasnya. (imd/pai)

Komentar

News Feed