Pengajuan Modal Perumdam Tirta Jaya Ditolak

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) DITOLAK: Usulan penambahan modal dasar dari Perumdam Tirta Jaya ditolak oleh Bapemperda DPRD Pamekasan karena dianggap tidak rasional.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN-Usulan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Jaya ditolak oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan.

Dalam usulan itu, Perumdam Tirta Jaya mengajukan modal dasar sebesar Rp146 miliar. Namun, usulan itu ditolak karena pada usulan sebelumnya, modal dasar yang diminta hanya Rp145 miliar. Terjadi penambahan sebesar Rp1 miliar.

“Di rapat ketiga itu, kami minta Perumdam Tirta Jaya mengkaji ulang yang Rp146 miliar itu. Jangan segitu angkanya, karena perda ini bisa berubah kapan saja. Tapi tidak diindahkan,” terang Wakil Ketua Bapemperda DPRD Pamekasan, Wardatus Sarifah.

Di lain pihak, Pejabat sementara (Pjs) Direktur Perumdam Tirta Jaya, Agoes Bachtiar kepada Kabar Madura mencoba merasionalkan usulan modal dasar tersebut. Dijelaskan, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan berdiri pada tahun 1981. Saat itu, modal dasar yang diberikan pemerintah daerah hanya Rp1,5 miliar.

Modal dasar tersebut diakuinya tidak cukup untuk mengembangkan perusahaan. Karena itu, PDAM beberapa kali mengajukan penyertaan modal. Hingga tahun 2020, total penyertaan modal yang diberikan daerah mencapai Rp48 miliar. Namun perusahaan belum bisa berkembang.

Agoes menjelaskan, pada tahun 2020 terbit aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) tentang perubahan PDAM menjadi Perumdam. Karena aturan perubahan nama itu pula, Kemendagri mengatur penambahan modal dasar dari daerah terhadap perusahaan.

Agoes menambahkan, setiap membutuhkan dana untuk memgembangkan perusahaan, pihaknya mengajukan penyertaan modal melalui perda. Penyertaan modal tersebut bersumber dari modal dasar yang telah ditetapkan di awal untuk perusahaan.

Setiap penyertaan modal harus bersumber dari modal dasar. Namun sejak dulu, PDAM mendapat penyertaan modal langsung dari kas daerah, bukan dari modal dasar. Karena modal dasar yang diterima saat perusahaan berdiri hanya Rp1,5 miliar. Jumlah tersebut dianggap tidak cukup.

Untuk menutupi kesalahan administrasi, dalam pengajuannya dicantumkan total modal dasar sebesar Rp195 miliar. Namun sejatinya, modal dasar yang diminta hanya Rp145 miliar. Sementara sisanya Rp48 miliar hanya pengganti penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya.

Agoes mengaku, kebutuhan modal dasar Rp145 miliar itu sudah memiliki rencana bisnis jangka panjang yang matang. Pihaknya bisa saja mengurangi jumlah pengajuan modal dasar, namun rencana bisnis yang telah disusun harus dirombak ulang.

“Modal dasar ini untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Uangnya di kas daerah, bukan di PDAM. Setiap kami ada kebutuhan, kami ajukan penyertaan modal. Penyertaan modal itu diambil dari modal dasar itu tadi,” jelas pria 58 tahun itu. (ali/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *