Pengajuan Penyertaan Modal Buntu, Perumdam Tirta Jaya  Coba Minta Hibah Rp145 Miliar

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ALI WAFA) TIDAK GENTAR: Pjs. Direktur Perumdam Tirta Jaya Agoes Bachtiar anggap wajar ruginya perusahaan beberapa kali.

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN-Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Jaya belakangan ini kerap menerima kritikan. Bahkan, pimpinannya dituntut mundur dari jabatannya. Hal itu lantaran Tirta Jaya disebut kerap merugi meski telah banyak menyedot anggaran.

Pejabat sementara (Pjs) Direktur Perumdam Tirta Jaya Agoes Bachtiar menganggap tuntutan tersebut tidak rasional. Pasalnya, kelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menuntut dirinya mundur telah beraudiensi dengannya.

Bacaan Lainnya

Selain itu, dasar yang digunakan Perumdam adalah aturan badan usaha milik daerah (BUMD), bukan tentang aparatur sipil negara (ASN) secara umum. Karena itu, pengangkatan pegawai yang sudah pensiun juga berdasar regulasi yang ada.

“Kami melakukan itu juga berdasar aturan Permendagri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Organ Tubuh Organisasi PDAM,” ucapnya.

Dia menampik anggapan Tirta Jaya kerap merugi. Perusahaan yang dulu bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan itu hanya beberapa kali merugi. Dia menganggap hal itu wajar bagi perusahaan.

Namun dia menegaskan, PDAM lebih sering untung. Bahkan, saat pihaknya ditanyakan mengenai keberadaan kas PDAM dirinya menganggap pertanyaan itu tidak rasional.

“Kalau ditanya kas PDAM di mana, ya tentu ada di bank. Tidak mungkin saya yang pegang,” ujar Agoes.

Untuk mengembangkan perusahaan, dia mengaku membutuhkan modal dasar. Sebab, sejauh ini PDAM tidak memiliki modal dasar.  Jika tidak memiliki modal dasar, perusahaannya tidak bisa mendapatkan penyertaan modal. Sementara saat mengajukan modal dasar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, justru ditolak. Karena itu dia berinisiatif mengajukan dana hibah.

Dana hibah yang akan diajukan sama besarnya dengan dengan pengajuan modal dasar kepada DPRD sebelumnya, yaitu Rp145 miliar. Dia menilai, untuk mendapatkan dana hibah tersebut lebih mudah dibanding mengajukan modal dasar. Pengajuannya hanya butuh tanda tangan bupati Pamekasan, tidak perlu persetujuan DPRD Pamekasan.

“Tidak masalah kalau pengajuan modal dasar kami ditolak. Kami ajukan dana hibah, cukup tanda tangan bupati,” ucap Agoes.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pamekasan H. Hermanto mengaku masih akan mengevaluasi Pjs. direktur Perumdam Tirta Jaya. Pihaknya akan berkoordinasi dengan sekretaris daerah (sekda) dan Bagian Hukum Setkab Pamekasan untuk memastikan tindakan Pjs. direktur Perumdam melanggar regulasi atau tidak. Evaluasi tersebut sebagai wujud dari aspirasi LSM yang sebelumnya menggelar demonstrasi.

“Kami diberi waktu tidak lama oleh teman-teman massa aksi, dalam waktu dekat akan kami evaluasi,” ucap politisi Partai Demokrat itu.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *